KARAWANG – Dugaan ketidakjelasan dalam proses rekrutmen petugas pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) memicu kekecewaan dan tanda tanya di tengah masyarakat. LA, warga Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang, mengaku namanya mendadak dicoret dari daftar peserta yang sebelumnya telah dinyatakan lolos seleksi.
Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai transparansi dan akuntabilitas proses perekrutan yang dilakukan penyelenggara.
LA mengaku telah mengikuti seluruh tahapan seleksi sesuai prosedur. Mulai dari pendaftaran online yang menurutnya sangat kompetitif, mengikuti tes, hingga menunggu hasil seleksi selama hampir kurang lebih satu bulan.
“Perjuangannya tidak mudah. Daftar online saja susah sekali karena banyak yang berebut kuota. Setelah lolos administrasi, saya ikut tes dan menunggu hasil. Ketika dinyatakan lolos saya sangat bersyukur. Tapi tiba-tiba nama saya justru dicoret. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi,” ungkapnya, Sabtu (30/5/2026).
Menurut LA, pada 20 Mei 2026 para peserta yang tergabung dalam group komunikasi resmi menerima informasi bahwa seluruh peserta telah dinyatakan lolos dan diminta mempersiapkan dokumen pakta integritas sebagai syarat tahapan berikutnya.
Pesan yang beredar saat itu bahkan secara jelas menyebutkan bahwa seluruh peserta telah lolos seleksi.
Namun situasi berubah drastis delapan hari kemudian. Pada 28 Mei 2026, muncul pengumuman baru yang menyatakan adanya pengurangan enam petugas yang sebelumnya telah masuk daftar peserta lolos.
Dalam pengumuman tersebut disebutkan sejumlah alasan, mulai dari faktor nilai, pengalaman, kesalahan penulisan data hingga ketidaklengkapan administrasi. Salah satu nama yang masuk daftar cadangan adalah LA.
Yang menjadi sorotan, keputusan tersebut muncul setelah peserta menerima pengumuman kelulusan dan mulai mempersiapkan diri untuk tahapan selanjutnya.
“Kalau memang sejak awal saya tidak memenuhi syarat, kenapa dinyatakan lolos? Kenapa baru sekarang muncul alasan-alasan itu setelah pengumuman keluar? Saya hanya ingin penjelasan yang jelas dan terbuka,” katanya.
Bagi LA, persoalan ini bukan semata soal lolos atau tidak lolos menjadi petugas pendataan. Yang lebih penting adalah kepastian prosedur dan hak peserta untuk mendapatkan informasi yang transparan.
“Saya hanya meminta keadilan. Jangan sampai masyarakat yang sudah mengikuti proses sesuai aturan justru dirugikan oleh keputusan yang tidak dijelaskan secara terbuka,” tegasnya.
Kasus ini mulai menjadi perbincangan di kalangan warga. Sejumlah pihak mempertanyakan bagaimana mekanisme seleksi dapat berubah setelah pengumuman kelulusan diterbitkan. Mereka menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap kredibilitas proses rekrutmen.
Publik kini menunggu klarifikasi resmi dari pihak penyelenggara mengenai dasar perubahan status enam peserta tersebut. Sebab, jika peserta yang telah diumumkan lolos dapat sewaktu-waktu dicoret tanpa penjelasan yang memadai, maka bukan hanya kepercayaan peserta yang dipertaruhkan, tetapi juga integritas proses seleksi itu sendiri.
Di tengah tuntutan keterbukaan informasi publik, kasus ini menjadi ujian penting bagi penyelenggara untuk membuktikan bahwa setiap proses rekrutmen berjalan secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pertanyaannya sederhana: bagaimana mungkin seseorang dinyatakan lolos, diminta menyiapkan tahapan berikutnya, lalu mendadak dicoret tanpa penjelasan langsung kepada yang bersangkutan?