KARAWANG — Kalimat sederhana seorang anak berusia 11 tahun mampu menggugah hati nurani: “Pengen sekolah lagi, Pak.”
Kalimat itu disampaikan Karmila ketika bertemu dengan Kang Cucu. Saat itu, Karmila tengah mengantarkan nasi untuk ayahnya yang bekerja sebagai security perumahan. Dari pertemuan sederhana tersebut, terungkap bahwa Karmila sudah tidak lagi bersekolah.
Bukan karena tidak ingin belajar. Bukan pula karena tidak memiliki cita-cita.
Karmila justru masih menyimpan keinginan kuat untuk kembali mengenakan seragam sekolah dan duduk bersama teman-teman seusianya.
Namun, kondisi ekonomi dan dinamika keluarga membuat langkah Karmila menuju bangku sekolah terhenti.
Ayahnya bekerja sebagai security, sementara sebelumnya Karmila tinggal bersama ibu kandungnya di wilayah lain. Kondisi semakin rumit ketika sang ibu harus berangkat bekerja ke luar negeri. Karmila kemudian harus berpindah domisili dan tinggal bersama ayahnya di sekitar SDN Cibalongsari 3.
Di titik inilah persoalan baru muncul.
Niat untuk mengembalikan Karmila ke sekolah ternyata tidak semudah membawanya kembali ke ruang kelas. Persoalan administrasi kependudukan, perpindahan domisili, aturan penerimaan peserta didik, hingga keterbatasan daya tampung sekolah negeri disebut menjadi kendala yang harus dihadapi.
Ketika Anak Ingin Sekolah, Tetapi Administrasi Menjadi Tembok
Kisah Karmila kembali membuka pertanyaan yang lebih besar: sejauh mana sistem pendidikan mampu memberikan ruang bagi anak-anak yang berada dalam kondisi keluarga tidak ideal secara administratif maupun ekonomi?
Di satu sisi, negara memiliki aturan mengenai domisili, penerimaan peserta didik dan daya tampung sekolah. Namun di sisi lain, ada anak-anak seperti Karmila yang tidak sedang mencari jalan pintas.
Ia hanya ingin kembali belajar.
Perpindahan tempat tinggal bukanlah keputusan yang sepenuhnya berada di tangannya. Kondisi pekerjaan orang tua juga bukan sesuatu yang bisa ia pilih. Tetapi ketika berbagai persoalan tersebut bertemu dengan aturan administratif yang kaku, seorang anak justru berpotensi menjadi pihak yang paling dirugikan.
Karmila Bukan Sekedar Satu Nama
Perjuangan mendampingi Karmila sejatinya bukan hanya tentang satu anak.
Kasus ini menjadi cermin bahwa masih ada persoalan pendidikan yang tidak selalu terlihat di ruang kelas. Ada anak-anak yang kehilangan kesempatan belajar bukan karena mereka tidak mampu secara akademik, melainkan karena persoalan ekonomi, keluarga, perpindahan domisili, administrasi kependudukan, hingga keterbatasan kuota sekolah.
Karmila mungkin hanya satu nama.
Tetapi bisa jadi masih ada Karmila-Karmila lain yang memilih diam karena tidak tahu harus mengetuk pintu siapa.
Pertanyaannya kemudian sederhana namun serius:
Ketika seorang anak berkata ingin sekolah, apakah sistem akan membukakan pintu atau justru memintanya menunggu sampai seluruh persoalan administrasinya selesai?
Pendidikan merupakan hak setiap anak. Karena itu, persoalan seperti yang dialami Karmila patut mendapat perhatian bersama, terutama dari pemerintah daerah, dinas pendidikan, pihak sekolah, serta seluruh pemangku kepentingan.
Bukan untuk mengabaikan aturan.
Melainkan mencari jalan keluar yang tetap sesuai ketentuan, tetapi tidak membiarkan seorang anak kehilangan hak belajarnya hanya karena keadaan yang berada di luar kendalinya.
Kini harapan Karmila masih sederhana.
Ia hanya ingin kembali sekolah.
Dan publik tentu menunggu: akankah pintu pendidikan terbuka untuk Karmila, ataukah birokrasi kembali menjadi tembok yang harus ia hadapi?
Penulis: Alim