Terungkap! Warga Karawang Diduga Jadi Korban TPPO di Qatar, Dipaksa Kerja Hampir 24 Jam! Polisi Sita 19 Paspor dan Dua Mobil

0
Caption: Terungkap! Warga Karawang Diduga Jadi Korban TPPO di Qatar, Dipaksa Kerja Hampir 24 Jam! Polisi Sita 19 Paspor dan Dua Mobil

KARAWANG – Praktik dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menyasar pekerja migran Indonesia kembali mencoreng wajah perlindungan tenaga kerja. Kali ini, seorang perempuan berusia 48 tahun berinisial A, warga Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang, diduga menjadi korban eksploitasi saat bekerja di Qatar.

Kasus tersebut diungkap Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Satres PPA dan PPO) Polresta Karawang dalam konferensi pers, Rabu (18/11/2026).

Kapolresta Karawang Kombes Pol. Mario Prahatinto membeberkan bahwa korban awalnya tertarik bekerja di luar negeri setelah mendapatkan informasi kesempatan kerja dari saksi ES, yang merupakan keponakannya sendiri.

Korban kemudian diberangkatkan ke Qatar pada Jumat, 17 Juli 2026. Sebelum keberangkatan, tersangka NN (32), warga Kecamatan Lemahabang, memberikan uang sebesar Rp3 juta kepada korban.

Namun, harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik justru diduga berubah menjadi pengalaman pahit. Setibanya di Qatar, korban dijemput pihak majikan dan langsung dipekerjakan selama kurang lebih satu bulan dengan kondisi kerja yang sangat memprihatinkan.

“Korban bekerja hampir 24 jam sehari dengan jam kerja yang tidak menentu, sementara gaji yang diterima hanya sebesar 1.300 Riyal atau setara dengan Rp5 juta. Beban kerja yang berlebihan tersebut membuat kondisi kesehatan korban menurun hingga akhirnya jatuh sakit,” jelas Kapolresta Karawang.

DIDUGA DIEKSPLOITASI, DOKUMEN KORBAN MALAH DIKUASAI

Kondisi kesehatan yang terus memburuk membuat korban akhirnya ditampung di sebuah agensi di Qatar selama dua bulan. Pihak agensi kemudian memulangkan korban pada 17 Oktober 2026. Sehari berikutnya, korban tiba kembali di Indonesia.

Setibanya di Tanah Air, korban dijemput tersangka NN di Pintu Keluar Tol Karawang Barat untuk diantarkan pulang.

Namun, perjalanan pulang tersebut justru menyisakan persoalan serius. Sebelum korban sampai di rumah, tersangka NN diduga mengambil paspor, dokumen, serta tiket pesawat milik korban, kemudian membawa barang-barang tersebut pergi.

Penguasaan dokumen pribadi pekerja migran ini menjadi salah satu aspek penting yang perlu didalami penyidik, terutama untuk mengungkap dugaan pola pengendalian terhadap korban.

Merasa dirugikan atas peristiwa yang dialaminya, korban akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Karawang pada 14 November 2026 melalui Laporan Polisi Nomor: LP/B/1319/XI/2026/SPKT/POLRESTA KARAWANG/POLDA JAWA BARAT.

19 PASPOR DAN DUA MOBIL DISITA, ADA APA DI BALIK PEMBERANGKATAN PEKERJA MIGRAN?

Yang tak kalah menyita perhatian adalah barang bukti yang diamankan penyidik dari tangan tersangka.

Polisi menyita sebanyak 19 paspor serta dua unit kendaraan roda empat, masing-masing Honda Mobilio berwarna putih dan Hyundai Creta berwarna merah.

Temuan 19 paspor tersebut memunculkan pertanyaan yang patut dijawab melalui proses penyidikan: apakah kasus yang menimpa korban A merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, atau terdapat dugaan aktivitas penempatan pekerja migran lainnya yang perlu ditelusuri?

Meski demikian, keberadaan 19 paspor belum dengan sendirinya membuktikan adanya 19 korban TPPO. Polisi perlu mengungkap identitas pemilik dokumen, tujuan penggunaannya, serta kemungkinan keterkaitannya dengan jaringan perekrutan dan pemberangkatan pekerja migran.

Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan NN (32) sebagai tersangka dan memeriksa lima orang saksi, yakni T dari Kecamatan Majalaya, AK yang merupakan suami korban dari Kecamatan Lemahabang, E dari Kecamatan Lemahabang, R dari Kecamatan Rawamerta, serta ES yang merupakan keponakan korban.

TERSANGKA TERANCAM HUKUMAN 5 HINGGA 15 TAHUN PENJARA

Kasat PPA dan PPO Polresta Karawang AKP Herwit Yuanita Bintari menjelaskan bahwa tersangka dijerat dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Selain itu, tersangka juga dijerat Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Atas sangkaan tersebut, tersangka terancam pidana penjara minimal lima tahun dan maksimal 15 tahun.

JANGAN SAMPAI WARGA KARAWANG KEMBALI JADI KORBAN!

Pengungkapan perkara ini seharusnya menjadi alarm keras bagi masyarakat, khususnya warga Karawang yang memiliki keinginan bekerja ke luar negeri.

Tawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan besar tidak boleh diterima begitu saja tanpa memastikan legalitas perusahaan penempatan, kejelasan kontrak kerja, identitas pemberi kerja, serta prosedur keberangkatan yang sesuai ketentuan.

Publik juga patut mendorong kepolisian agar mengusut tuntas asal-usul 19 paspor yang disita, menelusuri kemungkinan adanya korban lain, serta mengungkap apakah terdapat pihak lain yang turut terlibat dalam proses perekrutan dan pemberangkatan korban.

Jangan sampai pengungkapan satu kasus hanya berhenti pada penetapan satu tersangka, sementara kemungkinan adanya korban lain belum terungkap.

Perlindungan pekerja migran bukan sekedar persoalan administrasi keberangkatan. Ini menyangkut keselamatan manusia, hak atas upah yang layak, kebebasan, dan martabat warga negara.

Kini masyarakat menunggu keseriusan aparat penegak hukum untuk membongkar perkara ini secara menyeluruh. Sebab, di balik 19 paspor yang disita, ada pertanyaan besar yang harus dijawab: apakah hanya satu perempuan yang menjadi korban, atau masih ada warga lainnya yang menunggu untuk diselamatkan?

Penulis: Alim

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini