Karawang – Praktisi hukum sekaligus pemerhati kebijakan publik, Ujang Suhana, SH, angkat bicara terkait maraknya aksi unjuk rasa yang berujung ricuh dan merusak fasilitas umum. Menurutnya, kondisi tersebut bukan hanya merugikan pemerintah, tetapi juga langsung menyengsarakan rakyat karena anggaran negara akhirnya harus tersedot untuk memperbaiki fasilitas yang rusak.
“Gedung DPRD dibakar, kantor polisi dirusak, itu bukan mereka yang rugi. Mereka tetap bisa bekerja, tetap digaji. Justru rakyat yang paling sengsara karena uang untuk membangun sekolah, rumah warga miskin, atau bantuan sosial malah dialihkan untuk renovasi gedung yang hancur,” tegas Ujang, Minggu (31/8/2025).
Dalam seruannya, Ujang menyoroti maraknya pelajar yang ikut turun ke jalan. Ia meminta peran orang tua, guru, hingga dinas pendidikan untuk menahan siswa SMP, SMA, dan SMK agar tidak ikut demonstrasi.
“Belum waktunya mereka turun ke jalan. Lebih baik fokus belajar dengan sungguh-sungguh agar siap menjadi pemimpin masa depan Indonesia,” ujarnya.
Meski begitu, Ujang mengaku memahami kekecewaan massa aksi. Sebagai mantan aktivis yang kerap memimpin demonstrasi di era 1990-an hingga 2000-an, ia mengaku tahu betul perasaan marah dan kecewa masyarakat terhadap wakil rakyat. Namun ia menegaskan bahwa penyampaian aspirasi tidak boleh dibarengi dengan tindakan anarkis.
“Unjuk rasa dilindungi undang-undang. Tapi kalau merusak fasilitas publik, sama saja kita merugikan diri sendiri. Jangan sampai kita dimanfaatkan oknum berkepentingan yang ingin Indonesia dipandang tidak aman dan tidak produktif,” tandasnya.
Ujang pun mengingatkan bahwa perjuangan atas nama rakyat harus dilakukan dengan cara terhormat. “Kalau benar berjuang demi rakyat, jangan pernah rusak apa pun yang dibiayai dari uang rakyat,” pungkasnya.
Penulis: Alim