KARAWANG – Dugaan ketidaknetralan sejumlah unsur pemerintahan Desa Klari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, mulai menjadi sorotan menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Sejumlah nama yang disebut berasal dari lingkungan RT, RW hingga perangkat desa diduga berkaitan dengan aktivitas dukungan terhadap salah satu calon kepala desa (Cakades) nomor urut 3 berinisial AN.
Persoalan ini mencuat setelah redaksi menerima sejumlah dokumentasi berupa daftar nama dan dua rekaman video yang memperlihatkan aktivitas sekelompok warga dalam kegiatan yang diduga berkaitan dengan dukungan terhadap calon nomor urut 3.
Pihak-pihak yang namanya menjadi sorotan disebut meliputi Ketua RT 02, pengurus RW 05 dan RW 08, serta seorang Kepala Urusan (Kaur) Ketenteraman dan Ketertiban (Trantib) Desa Klari.
Berdasarkan informasi yang diterima redaksi, kegiatan tersebut berlangsung sekitar pukul 11.00 WIB di wilayah Dusun Krajan, tepatnya di lingkungan RT 01. Sementara itu, aktivitas berkeliling yang disebut berkaitan dengan kegiatan tersebut diinformasikan hanya melintasi wilayah RT 05 dan RT 01.
Dalam salah satu rekaman video yang beredar, terlihat puluhan orang berkumpul di halaman sebuah rumah. Beberapa orang tampak mengacungkan tiga jari secara bersamaan sambil meneriakkan yel-yel dukungan. Di lokasi yang sama juga terlihat seseorang mengenakan jaket bertuliskan “Team Sukses”.
Dokumentasi tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan serius. Apakah kegiatan itu sekedar bentuk dukungan masyarakat secara pribadi, atau terdapat keterlibatan unsur pemerintahan desa yang seharusnya menjaga netralitas dalam kontestasi Pilkades?
Jika benar terdapat perangkat desa yang secara aktif terlibat dalam kegiatan kampanye atau menggunakan jabatan dan kewenangannya untuk mengarahkan dukungan, persoalan ini tentu tidak bisa dianggap sepele.
NETRALITAS APARATUR DESA DIPERTANYAKAN
Dalam kontestasi Pilkades, netralitas unsur pemerintahan desa menjadi salah satu aspek penting untuk menjaga demokrasi yang jujur, adil, dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan.
Perangkat desa memiliki tanggung jawab menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat, bukan menjadi bagian dari kepentingan politik salah satu calon dengan memanfaatkan jabatan atau fasilitas pemerintahan.
Ketentuan mengenai larangan bagi perangkat desa untuk ikut serta atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah tercantum dalam Pasal 51 huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
Sementara itu, untuk konteks Pilkades, ketentuan dalam peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang mengatur pelaksanaan Pilkades juga perlu menjadi rujukan dalam menilai ada atau tidaknya pelanggaran.
Karena itu, keterlibatan Kaur Trantib dalam kegiatan yang diduga berkaitan dengan dukungan terhadap salah satu calon perlu mendapat penjelasan secara terbuka. Begitu pula dengan posisi para Ketua RT dan pengurus RW yang namanya tercantum dalam dokumentasi yang diterima redaksi.
Perlu dipastikan apakah mereka hadir sebagai warga biasa, pengurus lingkungan, atau memang menjalankan peran tertentu dalam kegiatan penggalangan dukungan.
PANITIA PILKADES DAN INSPEKTORAT JANGAN TUTUP MATA
Munculnya dokumentasi tersebut semestinya menjadi perhatian panitia Pilkades dan Pemerintah Kabupaten Karawang. Penelusuran secara objektif diperlukan untuk memastikan keaslian dokumentasi, waktu dan lokasi kejadian, identitas pihak yang terlibat, serta tujuan kegiatan tersebut.
DPMD dan Inspektorat Kabupaten Karawang juga diharapkan tidak mengabaikan persoalan ini apabila ditemukan indikasi keterlibatan aparatur pemerintahan desa dalam aktivitas politik praktis yang dilarang.
Jangan sampai masyarakat hanya diminta menjaga kondusivitas dan menghormati proses demokrasi, sementara dugaan keberpihakan unsur pemerintahan desa justru tidak mendapatkan perhatian serius.
DEMOKRASI DESA BUKAN MILIK KELOMPOK TERTENTU
Pilkades merupakan momentum bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin desa secara bebas tanpa tekanan, intimidasi, maupun pengaruh yang bersumber dari penyalahgunaan jabatan.
Jabatan Ketua RT, pengurus RW, maupun perangkat desa semestinya menjadi amanah pelayanan masyarakat. Karena itu, apabila ada pihak yang diduga menggunakan posisi tersebut untuk kepentingan pemenangan calon tertentu, publik berhak meminta penjelasan dan pertanggungjawaban.
Kini, pertanyaan publik mengarah pada satu hal: apakah unsur pemerintahan Desa Klari benar-benar menjaga netralitas, atau justru terdapat pihak yang diduga ikut masuk dalam pusaran dukungan politik Pilkades?
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari pihak-pihak yang disebutkan. Media Ulas Berita tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi Cakades nomor urut 3 berinisial AN, Ketua RT 02, pengurus RW 05 dan RW 08, Kaur Trantib Desa Klari, maupun pihak terkait lainnya.
Sebab, yang harus dijaga bukan hanya hasil akhir Pilkades, melainkan juga integritas proses demokrasi di tingkat desa. Jangan sampai pesta demokrasi rakyat justru diwarnai dugaan keberpihakan aparatur yang seharusnya berdiri di atas semua kepentingan politik.
Penulis: Alim