Karawang – Polemik panas meledak di Kabupaten Karawang setelah beredarnya video yang diduga dirilis pihak Humas Polres Karawang dalam kasus penangkapan obat keras tertentu (OKT) di wilayah Dawuan, Cikampek. Alih-alih meredam situasi, video tersebut justru menyulut kemarahan publik karena memuat narasi yang menuding adanya “wartawan bodong”.
Dalam potongan laporan petugas yang viral, disebutkan adanya seseorang yang mengikuti proses pengembangan kasus dan mengaku sebagai wartawan, namun tidak mampu menunjukkan kartu tanda anggota (KTA). Narasi itu diperkuat dengan percakapan internal yang secara terang-terangan menyebut sosok tersebut “bodong”.
Stigma itu dengan cepat menyebar di media sosial, membentuk opini publik sebelum ada klarifikasi utuh.
Namun, pihak yang diduga dalam video itu angkat bicara. Ia membantah keras tudingan tersebut dan merasa dirugikan secara profesional maupun pribadi. Menurutnya, pelabelan sepihak tanpa verifikasi adalah bentuk pencemaran nama baik.
Fakta di lapangan mengungkap cerita berbeda. Peristiwa bermula saat Satuan Reserse Narkoba Polres Karawang melakukan penangkapan terhadap terduga pengedar OKT di Jalan Interchange Dawuan Kalihurip, Desa Cikampek Pusaka, Selasa (14/4/2026).
Seorang wartawan berinisial AH dari media online Hiwaka mengaku berada di lokasi bersama dua rekannya saat kejadian berlangsung. Ia menegaskan kehadirannya murni untuk menjalankan tugas jurnalistik.
“Saya sedang di warung, lalu ada penangkapan. Itu bagian dari tugas saya, jadi saya liput dan rekam,” ujarnya.
Namun situasi berubah tegang setelah penangkapan. AH mengaku dihentikan oleh petugas saat perjalanan pulang karena dicurigai mengikuti kendaraan polisi.
“Saya sudah jelaskan itu jalur pulang saya, tapi tetap dicurigai,” katanya.
Ketegangan memuncak saat ia tiba di depan Mapolres Karawang. AH mengaku dipaksa berhenti, diminta menunjukkan hasil liputan, bahkan handphonenya diambil.
“Petugas bilang ‘mana videonya, hapus semua’. Semua rekaman liputan saya dihapus,” ungkapnya.
Jika benar terjadi, tindakan tersebut bukan sekedar pelanggaran etik, melainkan berpotensi melanggar hukum. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara tegas melindungi kerja jurnalistik. Pasal 18 ayat (1) menyebut, siapa pun yang menghalangi kerja pers dapat dipidana hingga dua tahun penjara atau denda maksimal Rp500 juta.
Di sisi lain, penyebaran video yang menggiring opini “wartawan bodong” tanpa klarifikasi berimbang juga berpotensi masuk ranah pencemaran nama baik.
Ironisnya, hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Polres Karawang terkait dua isu krusial: dugaan penghapusan paksa materi jurnalistik dan penyebaran video yang memicu stigma. Upaya konfirmasi kepada Humas Polres Karawang melalui pesan WhatsApp pun belum mendapat respons.
Kasus ini kini menjadi sorotan tajam. Publik mempertanyakan batas kewenangan aparat di lapangan: apakah penegakan hukum boleh mengorbankan kebebasan pers?
Di tengah upaya memberantas peredaran obat terlarang, muncul pertanyaan yang tak kalah penting, siapa yang mengawasi ketika aparat diduga melampaui batas?
Karawang kini bukan hanya menghadapi persoalan narkoba, tetapi juga ujian serius terhadap kebebasan pers dan akuntabilitas kekuasaan.