Karawang – Kasus memilukan yang menimpa lima warga negara Indonesia (WNI) di Libya memicu reaksi keras dari kalangan pegiat perlindungan pekerja migran. Ketua Forum Perlindungan Migran Indonesia (FPMI) DPD Kabupaten Karawang, Nendi Wirasasmita, menegaskan negara tidak boleh lambat apalagi terkesan abai.
Menurut Nendi, pengakuan para korban yang mengaku disiksa, ditipu, hingga diperlakukan tidak manusiawi merupakan sinyal darurat yang harus segera ditangani pemerintah pusat.
“Ini bukan lagi kasus biasa. Ini jeritan kemanusiaan. Negara jangan diam. Pemerintah harus segera bergerak cepat menyelamatkan WNI kita di Libya,” tegas Nendi saat dimintai tanggapan, Minggu (1/3/2026).
Ia menilai, dugaan kerugian hingga sekitar 7.000 dolar AS yang dialami korban serta adanya indikasi kekerasan oleh agen menjadi bukti kuat adanya praktik penempatan pekerja migran yang bermasalah.
Soroti Lemahnya Pengawasan
Nendi secara terbuka menyoroti masih rapuhnya sistem pengawasan terhadap agen penyalur tenaga kerja. Ia menduga kasus seperti ini bukan yang pertama, namun sering terlambat terungkap ke publik.
“Kalau benar korban sampai dipukul dan diperlakukan tidak manusiawi setelah mengadu ke agensi, ini alarm keras bahwa ada yang salah dalam rantai penempatan PMI,” ujarnya.
FPMI Karawang mendesak pemerintah untuk tidak hanya fokus pada pemulangan korban, tetapi juga mengusut tuntas pihak-pihak yang diduga terlibat.
Desak Evakuasi dan Investigasi
Secara tegas, Nendi meminta langkah konkret dan terukur, mulai dari evakuasi darurat hingga penindakan hukum terhadap agen yang diduga menipu.
Ia merinci beberapa langkah mendesak:
• Evakuasi dan pemulangan segera lima WNI dari Libya
• Pendampingan medis dan psikologis bagi korban
• Penelusuran dan penindakan agen penyalur yang terlibat
• Evaluasi total sistem perlindungan pekerja migran
“Jangan tunggu viral lebih besar atau jatuh korban jiwa. Ini menyangkut nyawa dan martabat warga negara,” katanya.
Publik Menunggu Ketegasan Negara
Pernyataan FPMI Karawang ini menambah tekanan publik terhadap pemerintah. Di tengah pengakuan korban yang mengaku sudah mencoba mengadu namun belum mendapat solusi, sorotan kini mengarah pada seberapa cepat negara hadir.
Jika tidak segera ditangani, kasus ini dikhawatirkan menjadi preseden buruk perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri.
Satu hal yang kini menggema dari berbagai pihak: jangan sampai jeritan anak bangsa di negeri orang kembali terlambat didengar.
Penulis: Alim