KARAWANG — Keluhan seorang warga Desa Sampalan, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, berinisial TT, terhadap pelayanan perbankan mulai memantik perhatian publik.
Bukan semata soal pinjaman dan pinalti pelunasan lebih awal. Persoalan justru semakin menjadi sorotan lantaran nasabah mengaku kesulitan memperoleh jawaban atas surat yang telah dilayangkan kepada pihak BJB Unit Cabang Rengasdengklok, bahkan ketika upaya meminta penjelasan secara langsung juga disebut belum membuahkan hasil.
Melalui menantunya, AMR, TT mengaku telah menyampaikan surat kepada pihak bank sekitar dua minggu sebelum Selasa (11/8/2026). Namun hingga waktu tersebut, surat yang diharapkan menjadi pintu penyelesaian persoalan disebut belum memperoleh jawaban.
“Katanya paling lama dua hari lagi surat sampai dan ada balasannya. Tapi sampai sekarang belum dibalas,” keluh AMR.
Tak ingin terus menunggu, AMR kemudian mendatangi kantor cabang dengan harapan dapat bertemu langsung dengan kepala cabang dan memperoleh penjelasan.
Namun menurut pengakuannya, pertemuan tersebut tidak terjadi.
Pihak bank, kata AMR, menyampaikan bahwa jawaban akan diberikan melalui surat.
“Sudah datang mau ketemu kepala cabang, tetapi tidak mau ditemui. Katanya suratnya nanti dibalas. Kami menunggu terus,” ujarnya.
Pindah BANK, Pinalti Pelunasan Dini Dipertanyakan
Persoalan ini disebut bermula dari rencana perpindahan pinjaman TT dari BJB Unit Cabang Rengasdengklok ke bank lain.
Dalam proses tersebut, muncul persoalan mengenai penalti pelunasan sebelum jatuh tempo, termasuk pertanyaan terkait komponen asuransi kredit.
AMR mempertanyakan mengapa nasabah yang memilih melunasi kewajibannya lebih awal justru dikenakan penalti.
Bagi pihak nasabah, persoalannya bukan sekedar nominal.
Yang ingin diketahui adalah apa dasar ketentuan tersebut, bagaimana mekanisme penghitungannya, dan apakah ketentuan itu telah dijelaskan secara memadai sejak awal kredit.
“Kalau memang ada aturan, silahkan dijelaskan. Kami hanya meminta kejelasan dan dasar hukumnya,” tegas AMR.
Pertanyaan tersebut menjadi penting karena tidak semua nasabah memahami secara detail setiap klausul dalam akad kredit yang mereka tandatangani.
Di sinilah persoalan kemudian bergeser dari sekedar urusan angka menjadi persoalan transparansi informasi dan pelayanan kepada nasabah.
BANK: Pinalti Mengacu Pada Akad Kredit
Untuk memperoleh keseimbangan informasi, awak media melakukan konfirmasi kepada pihak BJB Unit Cabang Rengasdengklok pada Selasa (11/8/2026).
Pihak bank melalui Asep selaku Satpam menjelaskan bahwa terkait pelunasan kredit sebelum jatuh tempo, ketentuannya mengacu pada akad kredit yang telah disepakati antara bank dan nasabah.
Pada prinsipnya, apabila ketentuan mengenai penalti telah tercantum dalam akad dan telah disampaikan kepada nasabah sebelum kredit dilakukan, ketentuan tersebut menjadi bagian dari perjanjian kredit.
Sementara mengenai asuransi, pihak bank menjelaskan bahwa komponen tersebut berkaitan dengan mekanisme yang telah ditetapkan sejak awal proses kredit.
Namun jawaban tersebut belum sepenuhnya mengakhiri pertanyaan dari pihak nasabah.
Sebab, persoalan yang masih diminta untuk diperjelas adalah dasar pengenaan pinalti ketika kredit dilunasi lebih awal, mekanisme perhitungannya, serta bagaimana perlakuan terhadap komponen asuransi yang telah dibayarkan pada awal kredit.
“Kalau Ada Aturannya, Tunjukan Dasarnya!”
Polemik akhirnya mengerucut pada satu persoalan sederhana: aturan dan transparansi.
Nasabah meminta agar ketentuan yang menjadi dasar pengenaan pinalti dapat dijelaskan dan diperlihatkan secara terang.
Bukan karena nasabah menolak kewajiban, tetapi karena mereka ingin memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak.
AMR menilai persoalan sebenarnya dapat diselesaikan apabila pihak bank memberikan ruang dialog dan penjelasan yang mudah dipahami.
“Kami sebenarnya sabar. Tapi kalau sudah datang jauh-jauh, kemudian diminta menunggu lagi dan lagi, tentu kami mempertanyakan pelayanan seperti ini,” ungkapnya.
Ia menegaskan pihaknya tidak bermaksud mencari keributan.
Yang diminta, kata dia, sederhana: jawaban yang jelas, dasar aturan yang transparan, serta penyelesaian atas persoalan yang dipersoalkan.
Akan Dibawa ke OJK dan BI
Persoalan ini juga tidak menutup kemungkinan berlanjut ke ranah regulator.
Fahmi Abdul Qodir, Ketua DPC LSM Elang Mas Kabupaten Karawang, selaku pihak yang mengawal persoalan tersebut, menyatakan akan meneruskan informasi dan hasil pemberitaan kepada pihak terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) sesuai kewenangan masing-masing.
Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan tidak berhenti sebagai tarik menarik klaim antara nasabah dan pihak bank.
Sebab publik kini menunggu jawaban atas sejumlah pertanyaan mendasar:
Jika pinalti pelunasan dini memang memiliki dasar aturan, apa dasar ketentuannya dan bagaimana mekanisme penerapannya?
Apakah klausul tersebut telah dijelaskan secara memadai kepada nasabah sebelum akad kredit ditandatangani?
Lalu, bagaimana mekanisme perlakuan terhadap premi atau komponen asuransi ketika kredit dilunasi lebih awal?
Pertanyaan-pertanyaan itu semestinya dapat dijawab dengan dokumen, ketentuan, dan penjelasan yang terang, bukan sekedar saling menunggu surat.
Sebab bagi nasabah, transparansi bukan sekedar formalitas. Itu bagian dari pelayanan.
Dan bagi lembaga keuangan, kepercayaan publik dibangun bukan hanya dari akad yang ditandatangani, tetapi juga dari seberapa terbuka mereka menjelaskan hak, kewajiban, biaya, dan konsekuensi kepada nasabah.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak bank masih memiliki ruang untuk memberikan hak jawab dan klarifikasi secara lengkap atas seluruh persoalan yang dikeluhkan nasabah.
Kini publik menunggu satu hal:
Akankah persoalan ini selesai di meja klarifikasi dengan menunjukkan dasar aturan secara terbuka, atau justru berkembang menjadi polemik yang lebih besar dan sampai ke regulator?
Jawabannya ada pada transparansi.
Penulis: Alim