Karawang – Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kabupaten Karawang kembali memantik kegaduhan. Pasalnya, forum yang digelar untuk menyelesaikan polemik dana kadeudeuh pensiunan KORPRI itu justru berjalan tanpa kehadiran para pengambil keputusan utama. Kondisi tersebut membuat Pemerhati Kebijakan Politik dan Pemerintahan, Asep Agustian, SH., MH., meluapkan kekecewaan keras.
Pria yang akrab disapa Askun itu menilai absennya pengurus KORPRI, baik kepengurusan lama maupun baru, menjadi bukti bahwa persoalan dana kadeudeuh penuh kejanggalan.
“Saya kecewa keras. Bagaimana masalah ini mau selesai kalau para pengurus yang diundang tidak hadir? Ada ketakutan, ada misteri,” tegasnya selepas RDP, Rabu (10/12/2025).
Nominal Turun Drastis, Dasar Perhitungan Tak Pernah Jelas
Askun mempertanyakan perubahan besar nominal dana kadeudeuh yang menjadi hak para purna KORPRI. Angka yang sebelumnya mencapai Rp 14 juta, kini dilaporkan turun menjadi Rp 7 juta, tanpa penjelasan transparan.
“Dulu Rp 10 juta, naik 11, 12, sampai mentok Rp 14 juta. Dasarnya dari mana? Sekarang jadi Rp 7 juta, wajar purna menolak. Tahun kemarin bisa 14, kenapa sekarang turun?” kesalnya.
Ia menegaskan bahwa hanya pengurus inti yang mampu memberikan penjelasan resmi terkait dasar perhitungan tersebut. Karena itulah ketidakhadiran mereka dianggap sebagai tindakan menghindar.
Sindiran Pedas untuk Pengurus: “Kalau Menghindar Terus, Itu Banci Namanya”
Dalam momen itu, Asep juga menyentil keras pihak-pihak yang dinilainya terlalu mudah melempar persoalan kepada Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, yang berposisi sebagai Dewan Pembina Korpri.
“Sedikit-sedikit lapor APH, sedikit-sedikit ke Bupati. Bupati itu bukan malaikat. Kasihan Bupati yang sekarang, ini akumulasi dari masa lalu,” tegasnya.
Asep menuntut pengurus KORPRI lebih bertanggung jawab menyelesaikan konflik internal sebelum menyeret pihak lain.
“Bereskan dulu di internal, duduk bareng pengurus lama dan baru. Kalau strukturnya gentle, hadapi. Kalau menghindar terus seperti ini, banci namanya,” ucapnya dengan nada tinggi.
RDP Dinilai Mubazir, Tak Hadirkan Para Pengambil Keputusan
Askun menilai forum RDP kemarin tidak efektif karena yang hadir bukanlah para pemegang keputusan. Akibatnya, rapat berjalan tanpa langkah konkret.
Pelaporan ke APH Dinilai Prematur: “Angkanya Saja Belum Clear”
Terkait wacana pelaporan ke aparat penegak hukum, Askun meminta semua pihak untuk tidak menjadikannya langkah utama. Ia menyebutkan bahwa audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) sudah tersedia dan dapat dijadikan pijakan musyawarah.
“Hukum itu bukan alat menakut-nakuti. Apa yang mau dilaporkan kalau angkanya saja belum jelas? Ini urusan perdata. Jelaskan dulu ke para purna, saya yakin kalau terang-benderang mereka akan manut,” ujarnya.
Desakan: “Gelarlah Pertemuan Ulang, Semua Pengurus Wajib Hadir!”
Menutup pernyataannya, Asep mendesak agar KORPRI segera menggelar pertemuan ulang yang menghadirkan seluruh pengurus, tanpa alasan, tanpa pengecualian.
“Bereskan dulu ini. Undang sekali lagi. Pengurus lama dan baru wajib hadir, tidak boleh ada yang mengelak. Jangan sampai preseden buruk ini terus berlarut-larut,” pungkasnya.
Penulis: Alim