Karawang – Sebagian guru sekolah swasta tingkat SMA dan SMK di Kabupaten Karawang kini mulai “bersuara lirih”. Mereka dikabarkan mengeluhkan janji Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang sebelumnya berkomitmen akan membayar uang pengganti “penebusan ijazah” siswa agar sekolah tidak lagi menahan ijazah karena tunggakan administrasi.
Namun kenyataannya, hingga kini janji tersebut disebut belum juga terealisasi. Di sisi lain, banyak sekolah swasta terlanjur menyerahkan ijazah siswa setelah adanya instruksi tegas dari gubernur.
Akibatnya, sejumlah guru honorer di sekolah swasta mengaku mulai terpukul secara ekonomi. Sebab selama ini, pemasukan sekolah yang bersumber dari SPP dan pelunasan administrasi siswa menjadi salah satu penopang utama pembayaran honor guru.
“Kalau siswa tidak bayar SPP, kami siapa yang gaji? Inilah alasan kami kadang menunda dulu pemberian ijazah, harus lunas dulu semua urusan administrasi. Sebab dari situ saja kami ada pemasukan untuk digaji, tidak ada sumber lain,” keluh seorang guru SMK swasta di Karawang yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Fenomena ini memantik pertanyaan publik: apakah kebijakan populis penghapusan penahanan ijazah benar-benar sudah disiapkan dengan solusi konkret, atau justru meninggalkan beban baru bagi sekolah swasta dan para guru honorer?
Praktisi hukum dan pengamat kebijakan, Asep Agustian atau yang akrab disapa Askun, ikut menyoroti persoalan tersebut. Ia mendesak Kang Dedi Mulyadi segera merealisasikan janjinya kepada sekolah-sekolah swasta di Jawa Barat.
Menurut Askun, pemerintah jangan hanya berpihak pada pencitraan pembela siswa miskin, tetapi juga harus memikirkan nasib guru honorer yang setiap hari berjuang memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.
“Ya, apalagi guru honorer yang gajinya tidak seberapa. Saya minta ke KDM bayar-lah janjimu kepada sekolah swasta, kasihan mereka. Karena selama ini sekolah swasta mengandalkan honorer guru dari situ,” tegas Askun, Sabtu (23/5/2026).
Ia juga menilai banyak guru swasta sebenarnya ingin berbicara lebih keras, namun memilih diam karena takut sekolahnya dianggap melawan kebijakan gubernur.
“Mereka ini seperti serba salah. Mau mengeluh takut dicap melawan pemerintah. Maka saya coba ikut menyuarakan aspirasi mereka. Bayarlah Pak Dedi Mulyadi. Ingat, karena mulutmu harimaumu,” sentilnya.
Sebelumnya, pada Februari 2025 lalu, Dedi Mulyadi menginstruksikan seluruh sekolah di Jawa Barat agar tidak lagi menahan ijazah siswa dengan alasan tunggakan biaya sekolah. Kebijakan itu muncul setelah banyak keluhan orang tua siswa yang merasa keberatan dengan biaya “tebus ijazah”.
Bahkan saat itu, KDM sempat melontarkan ultimatum keras kepada sekolah swasta. Ia mengancam akan mengubah skema bantuan Rp600 miliar bagi sekolah swasta apabila instruksinya tidak dijalankan.
“Tinggal pilih, menerima uang bantuan Rp600 miliar, atau bantuan ke depan diubah skemanya menjadi bantuan untuk masyarakat miskin. Bantuan tidak kita berikan ke sekolah, tapi ke siswa,” ujar KDM kala itu.
Kini, publik menunggu: apakah janji pengganti uang penebusan ijazah benar-benar akan dibayar pemerintah, atau guru swasta kembali menjadi pihak yang paling terdampak dari sebuah kebijakan yang terkesan tergesa-gesa?
Penulis: Alim