Karawang — Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Desa Kutakarya, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang kembali diterpa persoalan serius. Sejumlah warga mengeluhkan kejanggalan berupa perbedaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam data penerima, yang membuat mereka tiba-tiba terhapus dari daftar penerima BLT Sementara Kesra maupun PKH.
Perubahan mencolok terjadi pada dua digit terakhir NIK, dan diduga kuat menjadi penyebab batalnya penyaluran kepada warga yang sebelumnya rutin menerima bantuan.
WR, salah satu warga yang jadi korban kekacauan data, mengaku terkejut saat mengetahui namanya tak lagi tercatat.
“Biasanya dapat, tapi sekarang NIK-nya berbeda dua angka. Padahal dari dulu datanya sama,” ujarnya, Rabu (26/11/2025).
Keluhan serupa juga disampaikan warga lain berinisial AC, EL, dan beberapa penerima di Dusun 1 serta RT 5. Mereka menduga telah terjadi kesalahan input atau kelalaian pendataan yang membuat identitas mereka seperti “dihapus” tanpa pemberitahuan.
Dugaan Pungli Kembali Muncul
Masalah tak berhenti di situ. Warga kembali menyoroti dugaan pungutan liar (pungli) dalam proses pencairan bansos. Beberapa penerima mengaku diminta uang Rp50.000 setiap pencairan, baik untuk PKH maupun BLT.
“Katanya untuk beli air mineral, tapi tetap saja diminta. Kasihan para lansia,” kata seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Penyaluran Dipusatkan ke RT, Muncul Tumpukan Dana Misterius
Keanehan lain muncul ketika lokasi pencairan yang sebelumnya dilakukan di kantor pos kini dipindah ke salah satu RT. Warga menyebut adanya tumpukan dana bantuan di RT 07, diduga karena banyak penerima tidak hadir atau NIK-nya tidak sesuai sehingga pencairan gagal.
Pertanyaan besar pun mengemuka:
Ke mana sisa dana yang tidak tersalurkan tersebut?
Warga mengklaim pihak kantor pos telah menurunkan seluruh dana sesuai kuota.
Desakan Audit dan Transparansi
Masyarakat mendesak pemerintah desa segera melakukan audit total data penerima, memverifikasi ulang NIK melalui aplikasi resmi, dan memastikan penyaluran kembali dilakukan secara transparan tanpa pungli.
“Kami hanya ingin hak kami kembali. Jangan ada kecurangan. Bantuan ini penting untuk biaya sekolah anak,” tegas WR yang kini menjadi orang tua tunggal.
Hingga berita ini diturunkan, warga masih menunggu langkah konkret pemerintah desa terkait kekacauan data, dugaan pungli, dan keberadaan dana yang belum tersalurkan.
Penulis: Alim