KARAWANG — Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Desa Kutakarya, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang kembali memantik kegaduhan. Sejumlah warga mengaku tiba-tiba terhapus dari daftar penerima BLT Sementara Kesra maupun PKH akibat kejanggalan pada Nomor Induk Kependudukan (NIK). Perubahan dua digit terakhir pada NIK membuat mereka dinyatakan tidak valid dan gagal menerima hak yang selama ini rutin mereka terima.
WR, salah satu warga, mengaku terkejut setelah mengetahui namanya tak lagi tercantum dalam daftar penerima.
“Biasanya dapat. Sekarang NIK-nya berubah dua angka. Padahal dari dulu datanya sama,” ujarnya, Rabu (26/11/2025).
Keluhan serupa datang dari warga berinisial AC, EL, hingga penerima lain di Dusun 1 dan RT 5. Mereka menduga ada kesalahan input atau kelalaian pendataan yang membuat identitas mereka seolah “dihapus” tanpa pemberitahuan apa pun.
ISU PUNGLI MENGUAT: RP50.000 PER PENCAIRAN?
Di tengah kekacauan data, warga kembali dihadapkan pada isu lama: dugaan pungutan liar (pungli) saat pencairan bansos. Beberapa penerima mengaku diminta uang Rp50.000 setiap pencairan, baik PKH maupun BLT, dengan alasan “untuk beli air mineral”.
“Tetap saja diminta. Kasihan para lansia,” ungkap seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
PENYALURAN DIPINDAH KE RT, MUNCUL TUMPUKAN DANA YANG BELUM TERSALURKAN
Keanehan semakin mencuat ketika lokasi pencairan yang sebelumnya dilakukan di kantor pos dipindahkan ke rumah salah satu ketua RT. Warga menyebut adanya tumpukan dana bantuan di RT 07 yang belum tersalurkan karena banyak penerima tidak hadir atau dinyatakan tidak valid akibat perbedaan NIK.
Pertanyaan besar pun menggema di tengah masyarakat:
Ke mana dana yang gagal tersalurkan itu?
Siapa yang mengawasinya?
Dan benarkah seluruh dana telah diturunkan penuh oleh • • • kantor pos, seperti yang diklaim warga?
WARGA MENDESAK AUDIT TOTAL
Situasi yang semakin kabur ini membuat warga menuntut audit menyeluruh terhadap:
• Validitas data penerima
• Proses input NIK
• Mekanisme pencairan
• Transparansi aliran dana yang dikembalikan atau tertahan
“Kami hanya ingin hak kami kembali. Jangan ada kecurangan. Bantuan ini penting untuk sekolah anak,” tegas WR, ibu tunggal yang kini tidak lagi menerima BLT.
PIHAK DESA ANGGAP ISU DIPLESSETKAN, TEGASKAN PENGAWASAN DIPERKETAT
Menanggapi kegaduhan ini, Juru Bayar sekaligus Pendamping Sosial Masyarakat (PSM) Desa Kutakarya, Anggara, memberikan klarifikasi. Ia menegaskan pihaknya tidak pernah menginstruksikan adanya pemotongan bantuan dalam bentuk apa pun.
“Instruksi kami jelas: tidak ada potongan. Kalau pun ada yang memberi secara sukarela, itu tetap kami tanyakan apakah benar-benar ikhlas,” ujarnya.
Anggara menyebut akan memperketat pengawasan terhadap RT agar tak ada oknum yang mencoba memanfaatkan situasi.
DATA TIDAK VALID: 20+ KPM ‘TIDAK DITEMUKAN’
Desa Kutakarya tercatat memiliki 418 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk BLT Sementara Kesra. Namun lebih dari 20 penerima diklaim tidak ditemukan alamatnya dan bantuannya akhirnya dikembalikan (retur) ke PT Pos.
Program BLT Kesra sendiri bersifat sementara dengan nilai Rp900.000 per KPM untuk tiga bulan sekaligus (Oktober–Desember).
PENYALURAN DILAKUKAN DI RUMAH RT DEMI LANSIA
Terkait pemindahan titik pencairan ke rumah-rumah RT, Anggara menyebut kebijakan itu diambil untuk memudahkan lansia yang kesulitan hadir ke tempat terpusat. Penyaluran dilakukan di 15 titik RT dengan pengawalan Babinsa dan monitoring kecamatan.
WARGA MASIH MENUNGGU KEPASTIAN
Hingga berita ini diturunkan, warga Kutakarya masih menunggu langkah konkret pemerintah desa untuk:
• Meluruskan persoalan perubahan NIK
• Menindaklanjuti dugaan pungli
• Mengungkap kejelasan dana bantuan yang belum tersalurkan
Situasi ini menjadi ujian besar bagi transparansi pengelolaan bansos di tingkat desa, apakah masalah ini akan dibenahi, atau justru menjadi babak baru polemik bantuan sosial di Karawang.
Penulis: Alim