BANDUNG | ULASBERITA.CLICK | Pernyataan kontroversial Gubernur Jawa Barat, KDM, yang menyamakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan preman, kini memicu gelombang kecaman dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Bejo Suhendro, aktivis anti korupsi yang dikenal vokal dan pernah dilibatkan dalam Tim Saber Pungli Jawa Barat di era kepemimpinan AKBP Zul Azmi.
“Saya, Bejo Suhendro, sangat menyayangkan pernyataan seorang pemimpin setingkat Gubernur Jawa Barat. KDM terpilih karena dukungan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk para jurnalis, LSM, ormas, sopir angkot, sopir truk, petani, pedagang pasar, hingga komunitas sosial lainnya,” tegas Bejo dalam pernyataan resminya kepada ulasberita.click, Selasa (8/7).
Bejo menilai, masyarakat Jawa Barat sempat menaruh harapan besar kepada KDM untuk membawa perubahan dan menyelesaikan berbagai persoalan daerah. Namun justru, kata dia, pernyataan sang gubernur yang menuding LSM sebagai preman dianggap sebagai penghinaan terhadap peran social control.
“Jurnalis dan LSM adalah garda depan pengawasan publik. Mereka menyuarakan aspirasi rakyat dan mengawasi kinerja pejabat publik. Kalau tidak ada mereka, bagaimana mungkin rakyat tahu siapa saja oknum ASN yang merampok dan mengkorupsi uang negara?” tambahnya.
Menurut Bejo, pernyataan KDM yang tidak menggunakan istilah “oknum” menunjukkan sikap tidak profesional, bahkan bisa mengarah pada upaya memecah belah anak bangsa, khususnya di wilayah Jawa Barat yang selama ini dikenal sebagai barometer gerakan sipil dan demokrasi lokal.
Bejo juga mengingatkan kiprahnya sebagai salah satu tokoh yang terlibat aktif dalam pemberantasan korupsi di Jawa Barat. Dirinya pernah menjadi bagian dari tim pemberkasan lapangan dalam operasi Saber Pungli, menangani puluhan bahkan ratusan kasus bersama tim, serta aktif sebagai narasumber tetap dalam program dialog interaktif Radio Elshinta Jakarta, setiap kali terjadi penangkapan pejabat oleh KPK, Kejaksaan Agung, maupun Polri.
“Saya bukan hanya bicara, saya bergerak. Saat ini saya tergabung dalam Lembaga KPK-PANRI (Koordinasi Pemberantasan Korupsi dan Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia). Jadi saya paham betul peran penting LSM dan jurnalis dalam menjaga demokrasi dan memberantas korupsi,” tandas Bejo.
Ia menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh media lokal, nasional, bahkan internasional untuk mempublikasikan kritik ini sebagai bagian dari perjuangan menjaga kebebasan bersuara dan memperkuat kontrol sosial atas kekuasaan.
“Silakan tayangkan, viralkan. Karena ini suara nurani rakyat, bukan sekadar kritik kosong,” tutupnya.
Penulis: Alim