Karawang – Proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Kabupaten Karawang Tahun Ajaran 2026/2027 tengah menjadi sorotan setelah muncul dugaan pelanggaran administrasi yang berpotensi merugikan peserta didik. Seorang wali murid SDN Kondangjaya 1 melaporkan dugaan perubahan atau pemalsuan password login SPMB yang menyebabkan anaknya tidak dapat mengakses sistem pendaftaran secara mandiri.
Kasus ini bermula saat orang tua siswa mencoba masuk ke website resmi SPMB menggunakan username dan password yang diberikan pihak sekolah asal. Namun sistem terus menolak akses dengan keterangan kata sandi salah.
Berbagai upaya dilakukan, mulai dari menghubungi wali kelas hingga meminta bantuan operator sekolah tujuan. Akan tetapi, masalah tak kunjung terselesaikan. Bahkan, menurut pengakuan orang tua siswa, pihak sekolah asal menyampaikan bahwa password tersebut diduga telah berubah dan sedang diurus ke Dinas Pendidikan.
“Sampai di sekolah asal SDN Kondangjaya 1, saya mendapat penjelasan bahwa password login anak saya ada yang mengubah dan sedang diurus operator ke dinas terkait,” ujarnya, Selasa (23/6/2026).
Kejanggalan semakin menguat ketika Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang kemudian memberikan password baru yang ternyata berbeda dengan password yang sebelumnya diberikan sekolah. Dari situlah muncul dugaan adanya manipulasi data akses yang berpotensi menghambat proses pendaftaran siswa.
Merasa dirugikan, wali murid tersebut akhirnya melaporkan kejadian itu ke Dinas Pendidikan dan Kepolisian Resor Karawang. Ia menduga ada tindakan yang tidak sesuai prosedur yang menyebabkan hak anaknya untuk mendapatkan akses pendidikan menjadi terhambat.
Dugaan Pelanggaran Bisa Berbuntut Hukum
Apabila terbukti terdapat tindakan sengaja mengubah, memanipulasi, atau menggunakan data akses milik peserta didik tanpa hak, maka perbuatan tersebut berpotensi melanggar sejumlah ketentuan hukum.
Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2024, setiap orang dilarang mengakses sistem elektronik milik orang lain tanpa hak atau melawan hukum.
Selain itu, jika terdapat unsur mengubah, menghilangkan, memindahkan, atau memanipulasi informasi elektronik sehingga data tidak lagi sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka tindakan tersebut dapat masuk dalam kategori pelanggaran terhadap integritas data elektronik.
Tak hanya itu, apabila ditemukan adanya unsur pemalsuan data administrasi yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, maka dapat pula dikaitkan dengan ketentuan pemalsuan surat atau data sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Hak Pendidikan Dijamin Negara
Kasus ini juga menyentuh aspek hak konstitusional warga negara. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap peserta didik berhak memperoleh pelayanan pendidikan sesuai bakat, minat, dan kemampuannya tanpa diskriminasi.
Apabila terdapat tindakan yang menyebabkan peserta didik kehilangan kesempatan mengikuti proses penerimaan secara adil dan transparan, maka hal tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional.
Dugaan Kaitan dengan Pendaftaran Kolektif
Yang membuat kasus ini semakin menarik perhatian publik adalah munculnya dugaan hubungan antara kendala password dengan program pendaftaran kolektif yang difasilitasi sekolah.
Orang tua siswa mengaku mempertanyakan apakah masalah yang dialaminya berkaitan dengan keputusan anaknya yang tidak mengikuti mekanisme pendaftaran kolektif tersebut.
“Saya berpikir, apakah karena anak saya tidak ikut pendaftaran kolektif yang diselenggarakan sekolah sehingga password login anak saya mengalami masalah?”
Pernyataan tersebut tentu membutuhkan pembuktian lebih lanjut. Namun jika benar terdapat perlakuan berbeda terhadap siswa yang tidak mengikuti program tertentu, maka hal itu dapat menjadi persoalan serius dalam tata kelola penerimaan murid baru.
Publik Menanti Transparansi
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang maupun pihak SDN Kondangjaya 1 terkait dugaan perubahan password tersebut.
Kasus ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat: apakah ini hanya kesalahan teknis, kelalaian administrasi, atau ada praktik yang lebih serius di balik proses SPMB?
Masyarakat tentu berharap aparat penegak hukum dan Dinas Pendidikan dapat mengusut tuntas persoalan ini secara transparan. Sebab yang dipertaruhkan bukan sekedar sebuah password, melainkan hak anak untuk memperoleh pendidikan yang adil dan bebas dari intervensi pihak mana pun.
“Sangat menyayangkan hal ini. Ini sama saja memutus hak pendidikan anak. Saya berharap instansi terkait bisa bertindak seadil-adilnya,” tutup orang tua siswa.
Catatan Redaksi: Dugaan pelanggaran yang disebutkan dalam berita ini masih memerlukan pembuktian dan proses klarifikasi dari seluruh pihak terkait. Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sampai adanya keputusan atau hasil penyelidikan resmi dari pihak berwenang.