Karawang – Aksi demonstrasi yang digelar Aliansi Mahasiswa Kabupaten Karawang di akses Jalan Interchange menuju Gerbang Tol Karawang Barat, Selasa (23/6/2026), memicu perhatian publik setelah massa melakukan aksi bakar-bakaran di tengah jalan dan menyebabkan arus lalu lintas sempat mengular panjang.
Bukan sekedar unjuk rasa biasa, aksi tersebut menjadi panggung kritik keras terhadap dua program yang selama ini digadang-gadang sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Di bawah terik matahari, mahasiswa membentangkan spanduk tuntutan, berorasi secara bergantian, hingga membakar atribut sebagai simbol penolakan terhadap kebijakan yang mereka nilai tidak berjalan sesuai harapan masyarakat.
Koordinator aksi, Beryl Geovani, menegaskan bahwa fokus utama demonstrasi adalah mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi kedua program tersebut di Karawang.
“Yang menjadi titik fokus tuntutan kami terkhusus pada program KDMP dan MBG di Karawang. Program KDMP dan MBG di Karawang justru merugikan masyarakat,” tegas Beryl di hadapan massa aksi.
Pernyataan tersebut langsung memantik perdebatan. Pasalnya, MBG selama ini dipromosikan sebagai program strategis untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, sementara KDMP disebut sebagai instrumen penguatan ekonomi desa. Namun mahasiswa menilai pelaksanaannya di lapangan masih menyisakan banyak persoalan yang perlu dievaluasi secara terbuka.
Tak hanya menyoroti program pemerintah, massa juga melontarkan kritik terhadap pembahasan RUU TNI dan RUU Polri yang dinilai berpotensi mengancam kebebasan sipil dan ruang demokrasi.
Menurut Beryl, mahasiswa melihat adanya kecenderungan penyempitan ruang kebebasan akademik dan kebebasan berpendapat yang selama ini menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi.
“RUU Polri dan RUU TNI adalah bentuk pengebirian terhadap gerakan mahasiswa dan gerakan masyarakat. Karena hari ini ruang-ruang kebebasan akademik dan penyampaian pendapat dinilai semakin dibatasi,” ujarnya.
Aksi sempat memanas ketika sejumlah peserta berupaya bergerak mendekati area gerbang tol. Situasi tersebut membuat aparat gabungan dari kepolisian, TNI, dan Satpol PP harus bekerja ekstra mengendalikan massa sekaligus mengurai kemacetan yang terjadi di sekitar lokasi.
Meski diwarnai ketegangan, aparat berhasil menjaga kondisi tetap terkendali. Tidak terjadi bentrokan fisik yang signifikan antara demonstran dan petugas hingga aksi berakhir.
Demonstrasi ini pun memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat: apakah kritik mahasiswa terhadap program MBG dan KDMP mencerminkan persoalan nyata yang terjadi di lapangan, atau justru menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera membuka ruang evaluasi yang lebih transparan?
Yang jelas, suara mahasiswa di Karawang kali ini tidak hanya menggema di jalanan, tetapi juga membuka ruang diskusi publik mengenai efektivitas program pemerintah dan masa depan kebebasan demokrasi di Indonesia.