ULASBERITA.CLICK – Karawang kembali memanas. Polemik usulan parkir gratis di RSUD Karawang kini tak lagi sekedar soal tarif kendaraan, isu ini menjelma menjadi kritik telak terhadap etika dan komunikasi para wakil rakyat.
Praktisi hukum dan pengamat kebijakan, Asep Agustian SH.MH atau yang akrab disapa Askun, melontarkan pernyataan keras yang berpotensi memantik reaksi publik luas. Ia menilai, kisruh yang kini merembet ke dugaan ijon pokok pikiran (pokir) DPRD Karawang sejatinya tidak akan terjadi jika para pimpinan dewan memiliki komunikasi yang sehat dengan masyarakat.
“Masalah ini tidak akan melebar ke mana-mana kalau dari awal mereka mau membuka ruang komunikasi,” tegas Askun, Rabu (22/4/2026).
Aspirasi Diabaikan, Demonstrasi Tak Terhindarkan
Menurut Askun, aksi demonstrasi yang digelar Ormas GMPI seharusnya bisa dicegah. Ia mengungkapkan bahwa GMPI sebelumnya hanya ingin menyampaikan aspirasi melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP). Namun, surat permohonan yang diajukan justru tidak direspons.
Akibatnya, jalur dialog berubah menjadi tekanan jalanan.
“Kalau dari awal direspons, tidak akan ada demo. Ini bukti nyata kegagalan komunikasi,” sindirnya.
‘Kacang Lupa Kulitnya’
Tak berhenti di situ, Askun juga menyentil keras mentalitas sebagian wakil rakyat Karawang yang dinilainya berubah drastis setelah duduk di kursi kekuasaan.
Ia menyebut fenomena ini sebagai “kacang lupa kulitnya”, saat butuh suara rakyat, mereka merendah mencari simpati. Namun setelah terpilih, justru seolah menutup telinga.
“Waktu Pileg, semua cara dipakai untuk cari dukungan. Tapi sekarang? Dengar keluhan saja seperti mendadak budeg,” katanya tajam.
Dari KIR ke Parkir, Lalu Meledak Jadi Pokir
Askun memetakan benang kusut polemik ini. Ia menyebut, semuanya bermula dari kebijakan Dishub Karawang terkait parkir berlangganan yang dijadikan syarat uji KIR, yang ia duga tidak memiliki dasar hukum jelas.
Lalu, muncul usulan menggratiskan parkir RSUD Karawang. Alih-alih menyelesaikan masalah, usulan ini justru memicu perdebatan baru karena parkir tersebut menjadi salah satu sumber PAD.
Dari situ, kritik publik berkembang: daripada menggratiskan parkir, lebih baik efisiensi dilakukan pada gaji, tunjangan, hingga pokir anggota DPRD.
Namun ironisnya, di tengah polemik yang kian panas, DPRD Karawang justru dinilai “menghilang”.
“Dari KIR, parkir, pokir sampai mangkir. Ini bukan kebetulan, ini pola. Dan akar masalahnya satu: komunikasi yang buruk,” tegasnya.
Peringatan Keras untuk Pileg Mendatang
Di akhir pernyataannya, Askun mengingatkan bahwa sikap abai terhadap rakyat bukan tanpa konsekuensi. Ia bahkan secara terbuka mengingatkan publik untuk mencatat sikap para wakilnya hari ini.
“Ingat, kalian duduk nyaman karena dipilih rakyat. Kalau aspirasi saja tidak didengar, untuk apa dipilih lagi?” ucapnya lantang.
Ia juga mengutip sindiran satir Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, tentang pejabat yang berubah setelah berkuasa.
“Waktu belum jadi, orang gila saja disapa. Tapi setelah jadi, ditanya malah seperti kita yang gila,” pungkasnya.
Polemik ini kini bukan lagi soal parkir. Ini soal kepercayaan. Dan ketika komunikasi antara rakyat dan wakilnya terputus, yang tersisa hanya satu: kemarahan publik yang menunggu momentum.
Penulis: Alim