Karawang – Aksi unjuk rasa gabungan mahasiswa, buruh, dan elemen masyarakat sipil di depan Gedung DPRD Kabupaten Karawang, Sabtu (2/5/2026), berubah panas dan penuh tekanan. Massa yang sejak sore memadati lokasi mulai merapat ke gerbang utama, mempertegas ultimatum: wakil rakyat harus keluar menemui mereka, atau gelombang kemarahan akan terus membesar.
Situasi memuncak saat demonstran membakar ban bekas tepat di depan gerbang. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi di langit Jalan Ahmad Yani, menjadi simbol nyata kemarahan publik yang merasa suaranya diabaikan. Warga sekitar dan pengguna jalan pun tersedot perhatiannya, menyaksikan langsung eskalasi aksi yang kian memanas.
Dari atas mobil komando, orasi-orasi keras tak henti menggema. Massa menuding DPRD Karawang gagal menjalankan fungsi pengawasan, terutama dalam dua sektor krusial: pendidikan dan ketenagakerjaan.
“DPRD jangan hanya duduk diam. Kami datang membawa tuntutan rakyat Karawang!” teriak salah satu orator, disambut riuh sorakan demonstran.
Tiga tuntutan utama menjadi bahan bakar aksi. Pertama, massa mendesak transparansi dan keadilan dalam realisasi anggaran pendidikan. Mereka menilai masih banyak persoalan mendasar, akses sekolah yang timpang, bantuan pendidikan yang tak merata, hingga dugaan pengelolaan anggaran yang belum menyentuh masyarakat bawah.
Kedua, gelombang penolakan terhadap sistem outsourcing dan praktik magang murah menggema kuat. Kalangan buruh menilai regulasi tersebut justru melegalkan eksploitasi tenaga kerja, terutama bagi generasi muda yang baru memasuki dunia industri. Dalam pandangan mereka, perusahaan diuntungkan, sementara pekerja terus berada dalam ketidakpastian.
Ketiga, isu kuota tenaga kerja lokal menjadi tuntutan paling lantang. Massa mendesak penegakan tegas aturan 60 persen tenaga kerja lokal di Karawang. Mereka menilai banyak perusahaan masih mengabaikan kewajiban tersebut, membuat warga lokal tersisih di wilayahnya sendiri.
Di tengah tekanan yang meningkat, aparat kepolisian dari Polres Karawang memperketat pengamanan. Barikade rapat dibentuk di balik gerbang utama untuk mencegah massa merangsek masuk. Upaya persuasif terus dilakukan, dengan negosiasi intens antara petugas dan koordinator aksi.
Namun hingga menjelang petang, tidak satu pun pimpinan DPRD Karawang terlihat turun menemui massa. Ketidakhadiran ini justru memicu kekecewaan yang semakin dalam.
“Kami tidak akan mundur sebelum pimpinan DPRD menemui kami dan menandatangani tuntutan ini,” tegas perwakilan mahasiswa.
Dampaknya, arus lalu lintas di Jalan Ahmad Yani lumpuh. Kemacetan panjang tak terhindarkan, dengan antrean kendaraan mengular dari dua arah. Pengendara pun diimbau mencari jalur alternatif.
Hingga berita ini diturunkan, massa masih bertahan di depan gerbang DPRD dengan pengawalan ketat aparat. Situasi tetap dinamis, dan satu hal jelas: publik Karawang sedang menunggu, apakah wakil rakyat mereka akan keluar mendengar, atau terus bersembunyi di balik pagar kekuasaan.
Penulis: Alim