KARAWANG — Polemik dugaan kekerasan terhadap santri di Pondok Pesantren Modern Nurussalam, Desa Medangasem, Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang, memasuki babak baru.
Sorotan publik yang semakin menguat kini mendapat perhatian dari Kementerian Agama Kabupaten Karawang. Kemenag menilai komunikasi antara keluarga korban, pihak pesantren, dan media menjadi kunci agar persoalan tidak berkembang menjadi informasi liar tanpa kejelasan.
Kepala Subbagian Tata Usaha (Kasubbag TU) Kemenag Kabupaten Karawang, H. Yakub Lubis Al Pauji, memastikan pihaknya akan melakukan konfirmasi langsung ke Pondok Pesantren Modern Nurussalam.
“Besok dari Kemenag akan konfirmasi langsung ke pondok,” ujar Yakub saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp terkait penanganan persoalan tersebut, Selasa (25/8/2026).
Kemenag: Jangan Biarkan Persoalan Menjadi Bola Liar
Menurut Yakub, persoalan yang menyangkut santri harus ditangani secara hati-hati dan proporsional.
Komunikasi dengan pihak keluarga, santri, pihak pesantren maupun pihak lain yang mengetahui kejadian dinilai penting untuk memperoleh gambaran utuh mengenai persoalan yang sebenarnya terjadi.
Kemenag, kata Yakub, ingin memperoleh informasi langsung dari pihak pesantren sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
“Kalau memang itu nanti mau diselesaikan dengan baik, kita juga ingin tahu apa yang sebenarnya disampaikan dan bagaimana penyelesaiannya,” kata Yakub.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan tidak cukup hanya diselesaikan melalui komunikasi sepihak.
Setiap pihak harus diberi ruang untuk menjelaskan.
Media Sudah Konfirmasi, Mengapa Tak Ada Jawaban?
Di sisi lain, persoalan komunikasi juga menyentuh hubungan pihak pesantren dengan media.
Upaya konfirmasi untuk memperoleh penjelasan dari pihak terkait disebut belum mendapatkan respons. Pesan singkat maupun panggilan telepon yang dilakukan untuk meminta klarifikasi belum memperoleh jawaban.
Padahal, dalam pemberitaan mengenai dugaan pelanggaran, konfirmasi menjadi bagian penting agar informasi yang disampaikan tidak hanya bersumber dari satu pihak.
Ketika pihak yang diberitakan tidak memberikan tanggapan, ruang informasi publik justru menjadi semakin penuh tanda tanya.
Karena itu, pihak pesantren dinilai perlu membuka ruang klarifikasi.
Bukan karena media ingin menghakimi, melainkan karena pihak yang diberitakan memiliki hak untuk menjelaskan versinya kepada publik.
Jika informasi yang beredar tidak benar, bantah dengan data.
Jika terdapat kekeliruan, luruskan.
Jika memang ada persoalan, jelaskan langkah penyelesaiannya.
“Kalau Ada Masalah, Kepala Pesantren Itu Bertanggung Jawab”
Yakub juga menyoroti tanggung jawab pimpinan pesantren dalam menghadapi persoalan yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan dan pengasuhan.
Menurutnya, pimpinan pesantren memiliki tanggung jawab untuk memastikan persoalan yang muncul di lingkungan lembaga dapat ditangani secara baik.
Jika persoalan hanya berupa perselisihan antar santri, pihak pesantren dapat memfasilitasi pertemuan dan memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan penjelasan.
Namun, apabila persoalan berkaitan dengan kebijakan atau tindakan pimpinan, maka mekanisme pertanggungjawabannya tentu berbeda.
“Sebetulnya kalau namanya kepala pesantren itu tanggung jawab,” tegas Yakub.
Pernyataan ini menjadi sorotan tersendiri.
Sebab, ketika seorang santri diduga mengalami kekerasan di lingkungan pendidikan dan pengasuhan, publik tentu tidak hanya bertanya siapa yang melakukan, tetapi juga bagaimana lembaga merespons dan melindungi korban.
Kemenag Siapkan Tim Turun Langsung
Tidak berhenti pada komunikasi melalui pesan atau telepon, Kemenag Karawang disebut akan turun langsung ke Pondok Pesantren Modern Nurussalam.
Yakub menyampaikan, langkah tersebut akan dilakukan bersama tim untuk melakukan klarifikasi dan menggali informasi mengenai persoalan yang tengah menjadi perhatian.
“Besok dari Kemenag akan turun dengan tim ke sana,” ujarnya.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk mengurai persoalan secara lebih terang.
Kemenag tidak hanya dituntut mencari siapa yang benar atau salah, tetapi juga melihat bagaimana sistem pengawasan dan mekanisme penyelesaian masalah di lingkungan pesantren berjalan.
Media Bukan Musuh
Dalam situasi seperti ini, Yakub juga menekankan pentingnya membangun komunikasi yang sehat dengan media.
Media bukan pihak yang harus dihindari ketika sebuah lembaga sedang menghadapi persoalan.
Sebaliknya, media dapat menjadi ruang bagi lembaga untuk menyampaikan klarifikasi dan menjelaskan langkah yang telah dilakukan kepada masyarakat.
Ketika pihak pesantren kooperatif memberikan informasi, pemberitaan pun dapat disusun dengan perspektif yang lebih lengkap.
Dengan demikian, tidak ada pihak yang merasa dirugikan karena informasi yang beredar hanya berasal dari satu sisi.
Pesantren memiliki hak untuk memberikan klarifikasi. Media memiliki kewajiban melakukan konfirmasi. Publik memiliki hak untuk memperoleh informasi yang berimbang.
Kini Bola Ada di Tangan Kemenag dan Pesantren
Polemik dugaan kekerasan terhadap santri Nurussalam kini telah berkembang menjadi perhatian publik dan pemerintah melalui Kemenag Kabupaten Karawang.
Rencana turun langsung Kemenag menjadi langkah yang ditunggu.
Publik ingin mengetahui apakah persoalan tersebut benar-benar akan dibuka secara terang, apakah laporan keluarga korban ditindaklanjuti, dan apakah sistem pengawasan terhadap santri selama ini telah berjalan sebagaimana mestinya.
Pertanyaannya kini bukan hanya:
Siapa yang diduga melakukan kekerasan?
Tetapi juga:
Bagaimana kejadian itu bisa terjadi?
Apakah pengawasan terhadap santri senior dan junior berjalan?
Bagaimana pihak pesantren merespons setelah persoalan muncul?
Dan yang paling penting:
Apakah lingkungan pesantren sudah benar-benar menjadi tempat yang aman bagi para santri?
Jika hanya persoalan komunikasi, segera luruskan.
Jika ada kesalahpahaman, buka ruang dialog.
Jika ada dugaan pelanggaran, periksa secara objektif.
Jika tuduhan tidak benar, berikan bantahan berdasarkan fakta.
Namun jika dugaan kekerasan terbukti, jangan berlindung di balik alasan bahwa persoalan tersebut hanya urusan internal lembaga.
Sebab ketika menyangkut keselamatan anak, yang dibutuhkan bukan saling diam, melainkan keberanian untuk membuka fakta dan memastikan kejadian serupa tidak terulang.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pondok Pesantren Modern Nurussalam maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam persoalan tersebut masih memiliki hak untuk memberikan klarifikasi.
Seluruh dugaan juga harus tetap diuji melalui pemeriksaan dan proses hukum yang objektif.
Kini publik menunggu satu hal sederhana: bukan siapa yang paling keras berbicara, tetapi siapa yang berani membuka fakta.
Penulis: Alim