Karawang – Polemik dugaan pungutan liar (pungli) Rp300.000 per siswa kelas 7 di SMPN 8 Karawang memanas dan menyedot perhatian publik. Di tengah derasnya kritik, mantan Kepala Sekolah SMPN 8, Nian Saifudin, akhirnya memecah kebisuan dan memberikan klarifikasi tegas.
Nian, yang menjabat hanya sekitar tujuh bulan sebelum memasuki masa purna tugas pada 2025, menegaskan bahwa pungutan tersebut memang ada. Namun ia menolak keras jika hal itu disebut pungli.
“Itu hasil kesepakatan komite dan orang tua. Tidak semua orang tua pun menyetor,” kata Nian, mencoba meredam tudingan yang terlanjur viral, Selasa (9/12/2025).
Dugaan pungli tersebut sebelumnya diungkap Ketua Umum Paguyuban Tugu Kebulatan Tekad, H. Darwis, yang mempertanyakan pungutan untuk pembangunan pagar sekolah. Namun Nian menyebut rencana itu kandas setelah adanya larangan penggunaan dana pada lahan milik Perum Jasa Tirta (PJT), sehingga proyek pagar harus dihentikan.
Yang memantik perhatian, Nian mengakui bahwa dana yang terkumpul sebagian telah digunakan untuk kegiatan sekolah, sementara sebagian lainnya dipinjam sementara untuk mendukung pembangunan fasilitas, termasuk lapangan tenis yang juga mendapat dukungan anggaran dari dinas terkait.
Penjelasan ini justru menambah pertanyaan publik: sejauh mana transparansi pengelolaan dana tersebut?
Setelah pensiun, Nian mengaku mendapat kabar bahwa sisa dana yang belum dipakai disebut-sebut akan dialihkan untuk perluasan mushola. Namun ia menegaskan bahwa keputusan sepenuhnya berada di pihak sekolah karena dirinya tak lagi menjabat.
Klarifikasi Nian menambah babak baru dalam polemik pungutan ini, dan publik kini menunggu langkah tegas dari pihak sekolah, komite, maupun pihak terkait untuk memastikan kejelasan alur dana serta akuntabilitasnya.
Penulis: Alim