Karawang – Suara keras menggema dari Karawang Utara. Ketua Umum Gerakan Rakyat Dari Utara (GARDU), Nana Satria Permana (NSP), secara terbuka menggugat ketimpangan pembangunan yang dinilai terus membelenggu masyarakat di wilayah utara Kabupaten Karawang.
Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I GARDU bertema “Regenerasi Kepemimpinan” yang digelar di Dusun Trijaya, Desa Sabajaya, Kecamatan Tirtajaya, Minggu (28/6/2026).
Di hadapan para peserta, NSP menegaskan bahwa GARDU bukan sekedar organisasi, melainkan lahir dari kegelisahan terhadap ketidakadilan yang selama ini dirasakan masyarakat.
“GARDU lahir karena keprihatinan. Kami ingin memperjuangkan rakyat kecil yang selama ini merasa ditinggalkan. Jangan main-main dengan rakyat Karawang Utara. Kalau kami bergerak, itu karena hak rakyat sudah terlalu lama diabaikan,” tegas NSP.
Menurutnya, kondisi bangsa saat ini sedang menghadapi tantangan serius. Ketimpangan sosial dan pembangunan dinilai telah mengikis rasa keadilan, persatuan, dan nasionalisme.
Pendidikan Jadi Sorotan
Isu pendidikan menjadi kritik paling tajam yang disampaikan NSP. Ia menyebut sekitar 10 ribu lulusan SD di Karawang setiap tahun tidak tertampung di SMP Negeri, sehingga banyak keluarga dipaksa memilih sekolah swasta dengan biaya yang lebih tinggi, bahkan tidak sedikit anak yang akhirnya putus sekolah.
“Negara memiliki kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketika ribuan anak kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan negeri, ini bukan sekedar persoalan daya tampung, tetapi persoalan keadilan dan amanat konstitusi,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, GARDU mengaku telah mengajukan usulan pembangunan SMP Negeri di wilayah Kecamatan Rengasdengklok untuk mengurangi krisis daya tampung sekolah di kawasan Karawang Utara.
Kritik untuk Pemerintah, Regenerasi untuk Organisasi
Tak hanya melontarkan kritik kepada pemerintah, NSP juga mengajak seluruh anggota GARDU membangun budaya organisasi yang sehat melalui regenerasi kepemimpinan.
Menurutnya, organisasi tidak boleh bergantung pada satu figur maupun kepentingan elite.
“GARDU bukan kerajaan. Jabatan itu sementara, regenerasi adalah keniscayaan. Kami ingin melahirkan pemimpin-pemimpin muda yang bekerja untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan elite organisasi,” katanya.
Ia menambahkan, GARDU ingin menghadirkan paradigma baru dalam gerakan sosial, yakni organisasi yang dibangun atas semangat kebersamaan, bukan kepentingan pribadi.
“Tidak ada kemewahan, tidak ada pencitraan. Yang kami bangun adalah gerakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat,” tandasnya.
Akankah Pemerintah Menjawab?
Pernyataan NSP menjadi sorotan sekaligus tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Karawang. Di tengah berbagai klaim pemerataan pembangunan, masih muncul keluhan mengenai akses pendidikan dan pembangunan yang dinilai belum menyentuh masyarakat Karawang Utara secara merata.
Kini perhatian publik tertuju pada langkah pemerintah. Akankah kritik dan usulan yang disampaikan GARDU ditindaklanjuti melalui kebijakan nyata, atau justru menjadi daftar panjang aspirasi masyarakat yang kembali mengendap tanpa penyelesaian?
Rakerda I GARDU menjadi penanda munculnya sebuah gerakan yang menyatakan siap mengawal kepentingan masyarakat Karawang Utara. Tinggal menunggu, apakah suara yang menggema dari utara ini akan menjadi pemicu perubahan, atau hanya berakhir sebagai kritik yang berlalu begitu saja.
Penulis: Alim