Karawang – Gelombang protes publik terhadap kebijakan parkir RSUD dan dugaan persoalan pokok pikiran (pokir) DPRD akhirnya memuncak. Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI) Kabupaten Karawang menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Karawang, Rabu (22/04/2026), menuntut transparansi dan kejelasan kebijakan yang dinilai sarat polemik.
Dalam aksi yang berlangsung panas namun tetap terkendali, massa GMPI membentangkan spanduk bernada keras, menyiratkan kekecewaan terhadap dugaan praktik yang dianggap menyimpang dari kepentingan rakyat. Mereka mendesak DPRD segera menetapkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka, sebagai forum pembuktian atas kebijakan yang kini menuai tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Humas GMPI DPD Karawang, Gonap, dalam orasinya menegaskan bahwa tuntutan ini bukan sekedar aksi simbolik, melainkan bentuk akumulasi keresahan publik.
“RDP harus terbuka dan menghadirkan semua pihak terkait agar persoalan ini tidak hanya jadi panggung retorika, tapi benar-benar melahirkan solusi konkret,” tegasnya lantang di hadapan massa.
Sorotan utama mengarah pada wacana parkir gratis di RSUD Karawang. GMPI menilai kebijakan tersebut berpotensi menjadi bumerang bagi keuangan daerah jika tidak melalui kajian matang. Mereka mengingatkan, kebijakan populis tanpa dasar perhitungan fiskal yang jelas bisa berujung pada terganggunya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Tak berhenti di situ, GMPI juga menekan anggota DPRD, terutama pihak pengusul, agar memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum dan skema pembiayaan kebijakan tersebut. Dalam pandangan mereka, publik berhak tahu apakah kebijakan ini benar-benar untuk rakyat atau sekedar “gimik politik”.
Dalam tuntutannya, GMPI meminta RDP wajib menghadirkan sejumlah instansi strategis seperti Dinas Perhubungan, manajemen RSUD, Bagian Hukum Setda, hingga Badan Pendapatan Daerah. Tujuannya jelas: membongkar persoalan dari sisi regulasi, teknis, hingga dampak anggaran secara menyeluruh.
Menariknya, massa juga menegaskan bahwa akar persoalan RSUD Karawang tidak hanya soal parkir. Mereka menyinggung kualitas pelayanan, minimnya tenaga medis, hingga fasilitas yang belum optimal sebagai problem nyata yang justru lebih mendesak untuk dibenahi.
Isu lain yang tak kalah tajam adalah dugaan persoalan dalam pelaksanaan pokir DPRD. GMPI secara terbuka mendesak aparat penegak hukum turun tangan melakukan pemeriksaan mendalam guna mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Pokir harus kembali ke fungsi aslinya sebagai penampung aspirasi masyarakat, bukan jadi ruang transaksi kepentingan,” seru salah satu orator, disambut riuh massa.
Usai menyampaikan tuntutan, massa GMPI membubarkan diri dengan tertib dan kembali ke markas mereka. Aksi berlangsung kondusif di bawah pengawalan aparat keamanan.
Namun satu hal yang kini menggantung: akankah DPRD Karawang berani membuka RDP secara transparan, atau memilih diam di tengah tekanan publik yang kian menguat?
Publik menunggu, dan tekanan tampaknya baru saja dimulai.