SUBANG – Janji pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang tak kunjung terealisasi selama hampir tiga tahun kini berbuntut laporan polisi. Kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana pengurusan sertifikat tanah di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, memasuki babak baru setelah pihak pelapor menyerahkan bukti transaksi perbankan kepada penyidik Satreskrim Polres Subang.
Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam upaya mengungkap ke mana sebenarnya aliran uang yang telah diserahkan oleh seorang warga bernama Usman (41), warga Kampung Cilekor I, Desa Kadawung, Kecamatan Pabuaran.
Pada Jumat (13/11/2026), Usman bersama tim kuasa hukumnya dari Kantor Advokat Arif Rahman, S.H. dan Rekan mendatangi Mapolres Subang untuk menyerahkan sejumlah alat bukti yang diperoleh dari BRI Unit Pabuaran.
Bukti tersebut diserahkan langsung kepada penyidik yang menangani perkara dugaan penipuan dan penggelapan dana pengurusan SHM.
Kuasa hukum pelapor, Arif Rahman, S.H., menegaskan bahwa bukti dari pihak perbankan tersebut memiliki arti penting untuk memperjelas adanya penyerahan uang sekaligus menelusuri rangkaian transaksi yang berkaitan dengan pengurusan sertifikat tanah milik kliennya.
“Kami hari ini bersama klien mendatangi penyidik Satreskrim Polres Subang untuk menyerahkan alat bukti yang otentik, yang kami dapatkan dari pihak BRI Unit Pabuaran. Bukti ini sangat penting untuk membuka secara terang benderang aliran dana milik klien kami,” ujar Arif Rahman kepada wartawan.
Menurutnya, bukti tersebut diharapkan dapat menjadi petunjuk bagi penyidik untuk mengungkap pihak-pihak yang menerima, menguasai, maupun bertanggung jawab atas dana yang telah diserahkan.
“Dengan adanya bukti otentik dari BRI ini, tidak ada lagi ruang untuk berkelit. Penyidik kini memegang bukti yang sah. Kami minta penyidik segera menindaklanjuti, memanggil dan memeriksa semua pihak yang terlibat,” tegasnya.
Uang Sudah Diserahkan, SHM Tak Kunjung Terbit
Kasus ini bermula pada 26 Januari 2024. Saat itu, Usman mengajukan pinjaman modal usaha ke BRI Unit Pabuaran dengan menjaminkan surat tanah yang masih berstatus girik.
Namun, untuk memenuhi persyaratan pencairan pinjaman, status tanah tersebut harus terlebih dahulu ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM).
Usman mengaku kemudian menyerahkan sejumlah uang tunai secara langsung kepada Kepala Unit BRI Pabuaran untuk keperluan pengurusan sertifikat tersebut.
Uang beserta dokumen tanah miliknya selanjutnya disebut diteruskan oleh Kepala Unit kepada seorang oknum notaris yang merupakan rekanan bank.
Persoalannya, waktu terus berjalan. Hingga November 2026, atau hampir tiga tahun sejak proses pengurusan dimulai, SHM yang dijanjikan tak kunjung diterbitkan.
Situasi ini memunculkan pertanyaan serius: jika uang dan dokumen sudah diserahkan, mengapa sertifikat tak kunjung selesai? Bagaimana proses pengurusannya? Siapa yang bertanggung jawab atas keterlambatan tersebut?
Dalih Ditolak BPN, Berkas Justru Dialihkan ke PTSL
Persoalan semakin menarik ketika pihak notaris, berdasarkan keterangan yang disampaikan pelapor, berdalih bahwa dokumen girik milik Usman ditolak langsung oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Atas alasan tersebut, pengurusan kemudian diarahkan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Kadawung.
Penjelasan itu justru dipertanyakan oleh kuasa hukum. Sebab, menurut mereka, kliennya sejak awal telah menyerahkan uang untuk pengurusan melalui jalur reguler, bukan untuk dialihkan begitu saja ke program sertifikasi tanah pemerintah.
Arif Rahman pun mempertanyakan dasar hukum dan administrasi pengalihan proses tersebut.
“Kalau memang ditolak BPN, mana surat penolakan resminya? Kenapa setelah ditolak malah diam-diam dialihkan ke PTSL desa? Bukti dari BRI yang kami serahkan hari ini akan menjawab itu semua,” katanya.
Pertanyaan tersebut kini menjadi salah satu poin yang perlu ditelusuri penyidik. Apakah benar berkas tersebut pernah ditolak BPN? Jika benar, kapan penolakan dilakukan dan apa alasan resminya? Lalu, bagaimana pertanggungjawaban uang yang telah diserahkan untuk pengurusan SHM?
Semua itu membutuhkan pembuktian melalui dokumen dan pemeriksaan pihak-pihak terkait.
Kuasa Hukum Minta Semua Pihak Diperiksa
Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 051/Adv-AR/X/2026 tertanggal 26 Oktober 2026, Usman memberikan kuasa hukum kepada Arif Rahman, S.H., Suryadi Gurning, S.H., dan Elvan Septian, S.H.
Tim kuasa hukum menyatakan akan mengawal proses hukum tersebut dan meminta penyidik tidak hanya berhenti pada pemeriksaan dokumen, tetapi juga menelusuri seluruh rangkaian penyerahan dan penggunaan dana.
Dalam perkara ini, sejumlah hal dinilai perlu mendapat perhatian penyidik, mulai dari pihak yang menerima uang, pihak yang meneruskan dana, proses komunikasi dengan notaris, hingga alasan pengurusan sertifikat yang tak kunjung selesai.
Terlebih, apabila terdapat dugaan penyimpangan dalam penguasaan maupun penggunaan dana, penyidik perlu mengungkapnya berdasarkan alat bukti dan keterangan para pihak.
Pasal 492 dan 486 KUHP Baru Jadi Sorotan
Dalam penanganan perkara ini, kuasa hukum turut menyoroti ketentuan Pasal 492 dan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan.
Namun, penerapan pasal pidana tetap menjadi kewenangan penyidik dan harus didasarkan pada fakta hukum, unsur tindak pidana, serta alat bukti yang diperoleh selama proses penyelidikan dan penyidikan.
Kini, publik menunggu langkah konkret Satreskrim Polres Subang dalam menindaklanjuti laporan tersebut.
Sebab, persoalan ini bukan semata-mata tentang sertifikat tanah yang tak kunjung terbit. Ada dugaan penyerahan uang, rangkaian pengurusan melalui sejumlah pihak, serta ketidakjelasan pertanggungjawaban yang perlu dibuka secara transparan.
Jika uang sudah diserahkan dan bukti transaksi telah berada di tangan penyidik, mampukah aparat mengungkap ke mana aliran dana tersebut bermuara dan siapa yang harus bertanggung jawab?
Pertanyaan itu kini menanti jawaban melalui proses hukum yang transparan, profesional, dan berkeadilan.
Penulis: Alim