Karawang – Dugaan buruknya pelayanan administrasi kependudukan kembali mencuat di Desa Karyasari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang. Seorang warga bernama Anton mengaku kecewa berat setelah proses pengurusan Kartu Keluarga (KK) dan akta kelahiran anaknya disebut tak kunjung selesai selama hampir dua tahun.
Dokumen yang diurus atas nama Neng Kasti dan Nurlinda Novitasari itu disebut diproses melalui Ketua BUMDes Karyasari, Pardi. Namun hingga kini, keluarga hanya menerima draft KK tanpa kepastian kapan dokumen resmi diterbitkan.
“Anak saya cuma pegang draft KK, akta kelahiran juga belum jadi,” ungkap Anton, Senin (11/5/2026).
Yang membuat publik semakin menyoroti persoalan ini, Anton mengaku anaknya sempat diminta sejumlah uang di awal pengurusan. Nilainya bervariasi mulai dari Rp100 ribu, Rp150 ribu hingga Rp350 ribu. Meski uang disebut sudah diberikan, proses administrasi justru dinilai berjalan lambat dan tak jelas.
Persoalan tersebut kini berdampak langsung terhadap kondisi keluarganya. Anton menyebut menantunya tengah menjalani perawatan di rumah sakit, namun kebutuhan administrasi terkendala lantaran dokumen kependudukan belum rampung sepenuhnya.
Situasi itu memicu reaksi masyarakat yang mempertanyakan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Banyak warga menilai pengurusan dokumen dasar seperti KK dan akta kelahiran seharusnya mudah, cepat, transparan, dan tidak dipungut biaya.
Kasus ini juga kembali membuka sorotan terkait dugaan praktik pungutan liar dalam pelayanan administrasi kependudukan. Berdasarkan aturan yang berlaku, pengurusan KK maupun akta kelahiran seharusnya gratis. Karena itu, dugaan adanya permintaan uang namun dokumen tak kunjung selesai dinilai dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.
Anton meminta Ketua BUMDes, Pemerintah Desa Karyasari, serta instansi terkait segera memberikan penjelasan dan menyelesaikan persoalan yang dialaminya. Ia berharap pelayanan kepada masyarakat dapat diperbaiki agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Publik kini menunggu langkah tegas dan klarifikasi resmi dari pihak terkait atas dugaan pelayanan buruk dan pungutan liar yang mulai ramai diperbincangkan masyarakat tersebut.
Penulis: Alim