Karawang – Suasana Kelurahan Plawad, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, memanas pada Rabu (20/8/2025). Ratusan warga mengepung kantor kelurahan dan menuntut Lurah Ropiudin segera dicopot dari jabatannya. Pemicu amarah warga adalah dugaan penyimpangan dana, termasuk honor tenaga kebersihan dan staf Puskesos yang tak kunjung cair.
Diki, Operator Kelurahan Plawad, mengakui bahwa honor untuk tenaga kebersihan (Kesos) seharusnya sebesar Rp1,6 juta per orang per bulan. Namun, hingga kini pembayaran Agustus belum diterima.
“Awalnya Rp2,1 juta, tapi Rp500 ribu dikembalikan ke kas daerah. Jadi yang diterima Rp1,6 juta. Tapi bulan ini belum cair sama sekali,” ujar Diki di ruang kerjanya.
Kenyataan di lapangan jauh lebih memilukan. Seorang petugas kebersihan yang mestinya menerima Rp1,6 juta hanya diberi Rp200 ribu. Sementara staf Puskesos sama sekali tidak mendapatkan haknya.
“Ini jelas pelecehan terhadap rakyat kecil! Kami turun tanpa ada bayaran, murni karena prihatin. Sudah terlalu sering masalah seperti ini terjadi di Plawad,” teriak Asep Sugiri, Sekretaris Karang Taruna Bhakti Remaja (KTBR) Plawad, di tengah aksi massa.
Asep menegaskan, kasus ini bukan hanya soal nominal uang, melainkan juga soal moral dan integritas pemimpin. “Bagaimana masyarakat bisa percaya kalau gaji saja dipermainkan? Kami yakin masih banyak penyimpangan lain yang belum terungkap,” tegasnya.
Tuntutan warga pun bulat: lurah harus segera dimutasi. “Kami butuh pemimpin yang bersih, bukan yang menambah luka rakyat. Kalau lurah hanya bikin masalah, lebih baik diganti!” tambah Asep.
Hal senada disampaikan Tomi Kurniawan, perwakilan warga, yang mendesak aparat kecamatan dan penegak hukum segera turun tangan. “Harus ada audit total. Jangan sampai uang rakyat berhenti di meja lurah. Program pembangunan itu untuk masyarakat, bukan jadi bancakan,” ucapnya.
Hingga berita ini diturunkan, Lurah Plawad memilih bungkam. Tak ada satu pun klarifikasi yang keluar dari pihaknya. Diamnya lurah justru semakin memperkuat kecurigaan publik bahwa ada sesuatu yang busuk dalam pengelolaan dana kelurahan.
Aksi protes besar ini menjadi alarm keras: masyarakat Plawad sudah muak dibohongi. Integritas dan akuntabilitas bukan lagi sekadar jargon di spanduk, melainkan tuntutan nyata rakyat yang merasa haknya dipermainkan.