Karawang – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai kebijakan unggulan nasional kini kembali menuai sorotan tajam di Kabupaten Karawang. Dugaan makanan basi, pelanggaran regulasi teknis, hingga lemahnya pengawasan di lapangan memantik reaksi keras dari Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia Kabupaten Karawang.
Ketua DPD IWO Indonesia Karawang, Syuhada Wisastra, A.Md., CHRM., menegaskan pihaknya telah melayangkan surat resmi kepada Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang agar segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka bersama instansi terkait. Namun, hingga kini belum ada respons atau penjadwalan resmi dari pihak legislatif.
“Kami mendesak Komisi IV DPRD segera menggelar RDP dengan menghadirkan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta Satgas Pengawasan MBG. Kejadian makanan basi sudah berulang, ini tidak boleh dibiarkan,” tegas Syuhada, Rabu (5/11/2025).
Menurutnya, DPRD tidak boleh tutup mata. Sebagai lembaga pengawas kebijakan publik, DPRD harus turun tangan menyikapi persoalan serius ini. Program MBG bukan sekadar urusan makan gratis, tetapi menyangkut kesehatan dan keselamatan anak-anak sekolah dasar, serta marwah program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Syuhada juga menyoroti adanya dapur MBG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS), bahkan dugaan keterlibatan pihak ketiga dalam pengadaan makanan, hal yang jelas melanggar regulasi.
“Ini bertentangan dengan SK Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025 dan SE Nomor 4 Tahun 2025 yang melarang keterlibatan vendor eksternal serta mewajibkan dapur bersertifikat higienitas. Pelanggaran semacam ini tak bisa dianggap sepele,” ujarnya tajam.
Kasus makanan basi di SDN Palumbonsari 3 dan dugaan keracunan di SMPN 1 Telukjambe Barat disebutnya sebagai bukti nyata lemahnya sistem pengawasan di daerah.
“DPRD jangan hanya bersuara di media. Tunjukkan tindakan nyata. RDP harus segera dilakukan. Ini soal keselamatan anak-anak Karawang, jangan tunggu ada korban baru bergerak,” tegasnya lagi.
DPD IWO Indonesia Karawang menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga tuntas, sebagai bentuk tanggung jawab moral insan pers terhadap transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik di daerah.
Penulis: Alim