JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Karawang kembali mencatat prestasi nasional dengan meraih Universal Health Coverage (UHC) Awards Tahun 2026 atas komitmennya dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
Penghargaan prestisius ini diterima langsung oleh Bupati Karawang, H. Aep Syaepulloh, S.E., dalam seremoni resmi di Ballroom JI-EXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa, 27 Januari 2026.
Dalam ajang tersebut, Kabupaten Karawang berhasil menyabet kategori Madya, sebuah capaian yang menegaskan bahwa cakupan perlindungan kesehatan masyarakat Karawang terus meningkat dan semakin merata.
Kategori Madya diberikan kepada daerah yang memenuhi standar ketat, termasuk cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) minimal 98 persen, tingkat keaktifan peserta di atas 85 persen, serta komitmen kuat pemerintah daerah dalam menanggung iuran masyarakat melalui skema PBI dan PBPU Pemda.
Selain itu, daerah penerima juga harus berstatus UHC Prioritas Kabupaten/Kota serta memastikan pembayaran iuran PBPU Pemda lunas hingga September 2025.
Bupati Karawang menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari keseriusan pemerintah daerah dalam melindungi hak dasar masyarakat di bidang kesehatan.
“Pada tahun 2025, Pemkab Karawang mengalokasikan anggaran sebesar Rp286 miliar untuk membayar iuran BPJS bagi masyarakat kurang mampu. Kami ingin memastikan tidak ada warga Karawang yang terhambat mendapatkan layanan kesehatan karena persoalan biaya,” tegas Bupati Aep.
Tak hanya fokus pada pembiayaan, Pemkab Karawang juga terus memperkuat infrastruktur layanan kesehatan. Saat ini, Karawang telah memiliki tiga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), RSUD Karawang, RSUD Jatisari, dan RSUD Rengasdengklok, yang menjadi tulang punggung pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Dengan capaian ini, Kabupaten Karawang resmi masuk jajaran daerah dengan tingkat Universal Health Coverage tertinggi di Indonesia, sekaligus menjadi contoh keberhasilan daerah dalam membangun sistem kesehatan yang inklusif, berkeadilan, dan berpihak pada rakyat.