BEKASI — Persoalan fasilitas penerangan dalam kegiatan kemah di Desa Lenggahjaya, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi, menuai sorotan tajam. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia Kabupaten Bekasi, Afif, mengecam lambannya panitia pelaksana menangani listrik yang padam di area tenda peserta.
Gangguan penerangan tersebut disebut telah berlangsung selama beberapa jam. Kondisi itu membuat area tenda peserta berada dalam keadaan gelap pada malam hari, sementara penanganan dari panitia dinilai tidak kunjung optimal.
Bagi IWO Indonesia Kabupaten Bekasi, persoalan listrik bukan sekedar masalah kenyamanan. Penerangan merupakan bagian penting dari aspek keamanan dan keselamatan peserta, terlebih kegiatan kemah melibatkan peserta didik tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).
“Kami sangat menyayangkan sikap lambat tanggap dari panitia pelaksana. Masalah mati lampu di area tenda adalah hal mendasar yang harus segera ditangani, bukan dibiarkan berlarut-larut. Hal ini menunjukkan kurangnya kesiapan dan tanggung jawab panitia dalam menjamin kenyamanan serta keselamatan seluruh peserta,” tegas Afif, Jumat (21/8/2026).
Sorotan semakin mengemuka setelah DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi mendatangi lokasi untuk meminta penjelasan. Namun, saat didatangi, panitia disebut tidak berada di tempat.
Konfirmasi kemudian dilakukan kepada Ketua Kwartir Ranting (Kwaran) Kecamatan Cabangbungin, H. Tamrin, melalui WhatsApp. Dalam keterangannya, Tamrin menyampaikan bahwa persoalan tersebut sedang ditangani.
“Waalaikumsalam. Sedang disikapi dengan pembelian kekurangan kabel,” ujar H. Tamrin melalui pesan WhatsApp.
Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan publik: mengapa persoalan kebutuhan dasar seperti kabel dan penerangan baru ditangani setelah listrik padam dan peserta berada dalam kondisi gelap?
Terlebih, berdasarkan informasi yang disampaikan kepada IWO Indonesia Kabupaten Bekasi, peserta tingkat SD dikenakan biaya sebesar Rp500.000 per pangkalan/gudep, sedangkan peserta tingkat SMP sebesar Rp700.000 per pangkalan/gudep.
Besaran kontribusi tersebut tentu menjadi alasan kuat bagi peserta maupun orang tua untuk berharap fasilitas kegiatan telah dipersiapkan secara matang, termasuk sistem kelistrikan dan prosedur penanganan apabila terjadi gangguan.
IWO Indonesia Kabupaten Bekasi menilai panitia semestinya memiliki perencanaan teknis yang memadai sebelum kegiatan dimulai. Gangguan listrik dapat terjadi kapan saja, tetapi yang menjadi persoalan adalah seberapa cepat penyelenggara memberikan solusi ketika gangguan tersebut terjadi.
Jangan sampai peserta membayar untuk mendapatkan pengalaman kegiatan yang aman, tetapi justru harus berhadapan dengan fasilitas yang tidak siap dan respons panitia yang lamban.
Afif meminta panitia segera menyelesaikan persoalan penerangan sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan sarana dan prasarana kegiatan. Menurutnya, evaluasi tidak boleh berhenti pada persoalan kabel, tetapi harus mencakup sistem kelistrikan, penerangan alternatif, keamanan area tenda, hingga mekanisme tanggap darurat.
“Keselamatan peserta harus menjadi prioritas utama. Jangan menunggu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan baru kemudian dilakukan evaluasi,” tegasnya.
DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi juga mendorong pihak penyelenggara memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kesiapan fasilitas kegiatan dan penggunaan anggaran peserta. Transparansi dinilai penting agar tidak muncul pertanyaan di tengah masyarakat mengenai standar pelayanan yang diterima peserta dibandingkan dengan biaya yang telah dikeluarkan.
Kini pertanyaannya sederhana: apakah padamnya listrik hanya persoalan kabel yang kurang, atau menjadi tanda bahwa persiapan kegiatan sejak awal memang belum benar-benar matang?
Publik tentu berharap persoalan tersebut segera diselesaikan dan tidak terulang. Sebab, dalam kegiatan yang melibatkan anak-anak dan pelajar, keselamatan tidak boleh menjadi urusan yang ditangani setelah masalah terjadi.