KARAWANG — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kelurahan Tanjungmekar, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, kembali menjadi sorotan publik.
Kali ini, sorotan muncul setelah seorang warga berinisial IN mengaku kecewa terhadap menu MBG yang diterimanya. IN menilai makanan yang diterima kurang layak dan dinilai tidak sesuai dengan harapan terhadap program makanan bergizi.
Keluhan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan lebih besar: seperti apa sebenarnya standar makanan MBG yang diterima masyarakat di tingkat lapangan?
IN menyampaikan bahwa dirinya mempertanyakan menu yang diterimanya. Namun demikian, penilaian mengenai apakah makanan tersebut benar-benar melanggar standar atau ketentuan program tentunya perlu dibuktikan melalui pemeriksaan oleh pihak yang berwenang.
Menu MBG Jadi Sorotan
Persoalan tersebut mendapat perhatian dari Ketua DPC LSM ELANG MAS Kabupaten Karawang, Fahmi Abdul Qodir.
Fahmi mendesak pemerintah dan instansi terkait tidak sekedar menerima laporan masyarakat, tetapi segera turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap dapur MBG yang berada di wilayah Kelurahan Tanjungmekar.
Menurut Fahmi, apabila benar ditemukan ketidaksesuaian antara menu yang diberikan dengan standar program MBG, maka persoalan tersebut harus segera ditindaklanjuti.
“Segera menindak tegas kepada dapur MBG di wilayah Kelurahan Tanjungmekar,” tegas Fahmi, Kamis (17/9/2026).
Ia juga mempertanyakan menu MBG yang diperlihatkan warga kepadanya. Menurut Fahmi, kondisi tersebut perlu diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan apakah makanan yang dibagikan telah memenuhi ketentuan dari sisi kandungan gizi, kualitas, komposisi, porsi maupun kelayakan makanan.
Bukan Sekedar Kritik, Fahmi Minta Sidak
Fahmi tidak hanya melontarkan kritik. Ia secara terbuka mendesak pejabat dan instansi yang berwenang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur MBG Tanjungmekar.
Menurutnya, pemeriksaan langsung diperlukan untuk melihat kondisi sebenarnya di lapangan, mulai dari kualitas bahan makanan, proses pengolahan, kebersihan dapur, komposisi menu, ukuran porsi hingga mekanisme distribusi kepada penerima manfaat.
“Bila perlu ditutup apabila memang terbukti melanggar aturan daripada porsi makanan MBG,” ujarnya.
Pernyataan tersebut tentu menjadi perhatian karena MBG bukan sekedar program pembagian makanan. Program tersebut menyangkut kebutuhan masyarakat penerima manfaat yang seharusnya mendapatkan makanan sesuai standar yang telah ditetapkan.
Publik Menunggu Jawaban, Bukan Sekedar Pernyataan
Polemik MBG di Tanjungmekar kini menyisakan sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban resmi.
Apakah menu yang dikeluhkan warga memang tidak memenuhi standar? Apakah persoalannya hanya menyangkut persepsi penerima manfaat atau terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan? Dan yang tidak kalah penting, apakah dapur MBG di Tanjungmekar telah menjalankan seluruh prosedur dan standar yang diwajibkan?
Semua pertanyaan tersebut semestinya dijawab melalui pemeriksaan dan data, bukan sekedar saling klaim.
Karena itu, keterlibatan pemerintah dan instansi terkait menjadi penting untuk memberikan kepastian kepada masyarakat. Jika tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan juga penting disampaikan secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi.
Sebaliknya, apabila pemeriksaan menemukan adanya ketidaksesuaian, masyarakat tentu menunggu tindakan nyata dan evaluasi terhadap pengelolaan dapur MBG tersebut.
Pada akhirnya, yang menjadi taruhan bukan sekedar nama baik pengelola dapur, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di lapangan.
Penulis: Alim