KARAWANG — Suhu hubungan antara insan pers dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Karawang memanas. Sejumlah perwakilan media lokal dijadwalkan akan menggeruduk kantor Kominfo pada Rabu (3/12/2025) pukul 13.30 WIB. Agenda mereka jelas: mempertanyakan sederet persyaratan kemitraan dan proses verifikasi legalitas media yang belakangan dianggap semakin membelit.
Audiensi ini mencuat setelah munculnya ketentuan baru yang disebut-sebut memberatkan banyak perusahaan media, bahkan yang telah lama memiliki dokumen legal lengkap serta bermitra secara resmi dengan berbagai instansi pemerintah.
“Satu informasi, nanti kita akan mengadakan audiensi ke Dinas Kominfo ya, terkait persyaratan untuk kemitraan,” ungkap Apih Ujang Aditia, koordinator pertemuan, melalui pengumuman internal pada Senin (1/12/2025).
Persyaratan Baru Dinilai Memberatkan
Apih menegaskan adanya beberapa poin yang harus dipaparkan secara terbuka oleh Kominfo. Salah satu yang paling disorot adalah kewajiban verifikasi legalitas tambahan yang mesti dipenuhi seluruh perusahaan media di Karawang, tanpa kecuali.
Bahkan media yang sudah mengantongi izin resmi pun disebut harus kembali menjalani proses verifikasi, sebuah aturan yang dinilai tidak masuk akal dan menjadi beban baru bagi industri pers lokal.
“Ini ada sedikit hal yang sangat memberatkan buat kita. Semua media di Kabupaten Karawang, terutama yang sudah mempunyai legalitas. Ada beberapa hal yang harus kita verifikasi, dan ini yang akan kita pertanyakan pada pertemuan nanti,” ujar Apih.
Bukan Kepentingan Pribadi, Tapi Suara Kolektif Pers Karawang
Ia juga menegaskan bahwa gerakan ini bukan inisiatif satu-dua pihak saja. Audiensi tersebut membawa suara kolektif insan pers Karawang, baik yang telah lama bekerja sama dengan instansi pemerintah maupun media yang baru berkembang.
“Kita mempertanyakan hal ini untuk kepentingan bersama. Harapannya ada kejelasan, penyelarasan aturan, dan solusi agar proses kemitraan tetap berjalan dengan baik,” tambahnya.
Media Minta Kebijakan Lebih Realistis
Pertemuan ini diharapkan menjadi forum terbuka untuk mengurai ketidakjelasan yang selama ini mengganjal. Insan pers meminta agar kebijakan yang diterapkan Kominfo lebih realistis, tidak kaku, dan tidak menghambat kerja jurnalistik di lapangan.
Apalagi di tengah kondisi industri media lokal yang semakin kompetitif dan menantang, pengetatan syarat tanpa dialog dianggap hanya akan memukul keberlangsungan perusahaan pers di daerah.
Audiensi pada 3 Desember nanti diperkirakan akan menjadi momen penting yang menentukan arah hubungan antara Kominfo dan pers Karawang. Publik menanti apakah Kominfo akan membuka ruang diskusi seluas-luasnya, atau justru tetap bergeming pada aturan yang dianggap tidak pro-media.
Penulis: Alim