KARAWANG — Polemik pemecatan seorang aparatur Desa Batujaya, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, yang disebut sebagai Pak RK, mulai menjadi sorotan. Jajaran LSM DPC ELANG MAS Kabupaten Karawang mempertanyakan dasar keputusan tersebut sekaligus prosedur yang ditempuh pemerintah desa.
Sorotan itu mencuat dalam pertemuan antara jajaran LSM DPC ELANG MAS Kabupaten Karawang dengan Pemerintah Desa Batujaya yang diwakili Sekretaris Desa Batujaya, Syarif Hidayat, Rabu (23/9/2026).
Bagi LSM ELANG MAS, persoalannya bukan sekedar pergantian aparatur desa. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apa kesalahan Pak RK sehingga harus diberhentikan, dan apakah proses pemberhentian tersebut telah melalui mekanisme yang sesuai ketentuan?
Ketua DPC LSM ELANG MAS Kabupaten Karawang, Fahmi Abdul Qodir, menegaskan kedatangan pihaknya bukan untuk mencari-cari persoalan ataupun memperkeruh keadaan.
Menurut Fahmi, pihaknya justru ingin mendapatkan penjelasan secara langsung agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi polemik yang lebih luas di tengah masyarakat.
Namun, sejumlah pertanyaan tajam tetap dilontarkan.
Salah satunya mengenai apakah Pak RK sebelumnya pernah mendapatkan teguran maupun surat peringatan sebelum keputusan pemberhentian dilakukan.
Panglima LSM ELANG MAS DPC Kabupaten Karawang, Doni Saputra, mempertanyakan informasi yang menyebut bahwa Pak RK tidak terlebih dahulu menerima SP1 maupun SP2 sebelum diminta menandatangani surat pengunduran diri.
“Kalau memang ada kesalahan dan kendala selama bekerja, apakah tidak layak diberikan SP terlebih dahulu? SP1 atau SP2?” demikian substansi pertanyaan Doni dalam pertemuan tersebut.
Diberhentikan atau Diminta Mengundurkan Diri?
Persoalan semakin menarik perhatian ketika muncul pertanyaan mengenai status surat yang ditandatangani Pak RK.
Apakah benar merupakan surat pengunduran diri atas kemauan sendiri, atau terdapat proses yang membuat yang bersangkutan berada dalam posisi harus menandatangani surat tersebut?
Pertanyaan itu dinilai penting karena konsekuensi administratif antara pengunduran diri dan pemberhentian tentu perlu diperjelas berdasarkan dokumen dan mekanisme yang berlaku.
Doni juga mempertanyakan apakah sebelum keputusan tersebut diambil, Pak RK telah dipanggil secara resmi untuk diberikan kesempatan menjelaskan atau mengklarifikasi persoalan yang dianggap sebagai kesalahan.
“Dasarnya apa? Saya salahnya di mana?” menjadi inti keberatan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.
LSM ELANG MAS meminta pemerintah desa membuka secara terang dokumen yang menjadi dasar keputusan, termasuk dasar kewenangan, proses pemanggilan, surat teguran atau peringatan jika memang ada, serta dokumen pemberhentian maupun pengunduran diri.
Bagi mereka, pernyataan bahwa pemberhentian merupakan kewenangan kepala desa belum cukup menjawab seluruh persoalan.
Sebab kewenangan juga harus dapat dipertanggungjawabkan melalui prosedur dan administrasi yang jelas.
Kades Diminta Hadir dan Memberikan Penjelasan
Jajaran LSM ELANG MAS juga mempertanyakan mengapa kepala desa tidak hadir secara langsung dalam pertemuan tersebut untuk memberikan penjelasan mengenai keputusan yang menjadi sorotan.
Mereka meminta agar persoalan tersebut tidak berhenti pada keterangan dari perangkat desa, tetapi dapat dijelaskan langsung oleh pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan.
Menurut mereka, keterbukaan diperlukan agar tidak muncul berbagai versi informasi di tengah masyarakat.
Apalagi jika persoalan tersebut benar-benar berkaitan dengan administrasi pemerintahan desa.
Kontrol Sosial Jangan Berubah Menjadi Persoalan Pribadi
Dalam pertemuan itu, Doni juga menegaskan bahwa fungsi kontrol sosial tidak seharusnya dipandang sebagai persoalan pribadi.
Menurutnya, apabila terdapat persoalan yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan desa, masyarakat maupun lembaga sosial memiliki kepentingan untuk meminta penjelasan dan memastikan tata kelola berjalan secara transparan.
Ia bahkan menyatakan siap membuka data dan dokumen autentik apabila diperlukan.
“Kalau memang ada data autentik, ayo kita buka. Jangan hanya berdasarkan asumsi,” menjadi garis besar sikap yang disampaikan.
LSM ELANG MAS juga meminta pemerintah desa tidak alergi terhadap kritik maupun pemberitaan media. Menurut mereka, keterbukaan justru dapat menjadi ruang klarifikasi bagi semua pihak.
Soal Beras dan Bantuan Ikut Disorot
Tidak hanya persoalan Pak RK, dalam pertemuan tersebut juga muncul pertanyaan mengenai mekanisme pembagian bantuan, termasuk beras kepada masyarakat.
Salah satu informasi yang dipertanyakan berkaitan dengan adanya masyarakat yang disebut diminta memberikan sejumlah uang untuk setiap karung beras yang diterima.
Namun, informasi tersebut masih perlu diklarifikasi lebih lanjut, termasuk siapa yang memberikan arahan, apa dasar kebijakannya, dan apakah tindakan tersebut benar-benar merupakan kebijakan pemerintah desa atau dilakukan oleh pihak tertentu di tingkat bawah.
LSM ELANG MAS meminta persoalan tersebut tidak dibiarkan menjadi rumor.
Jika memang tidak ada instruksi dari kepala desa, maka pihak desa dinilai perlu memberikan penjelasan agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Selain itu, mekanisme pendataan penerima bantuan juga menjadi perhatian, termasuk dasar data penerima dan kesesuaian penerima dengan ketentuan program bantuan yang berlaku.
Fahmi: Jangan Sampai Persoalan Melebar
Ketua DPC LSM ELANG MAS Kabupaten Karawang, Fahmi Abdul Qodir, meminta seluruh persoalan diselesaikan secara baik dan mengacu pada regulasi.
Fahmi menegaskan pihaknya tidak ingin persoalan pemecatan Pak RK berkembang menjadi isu lain yang tidak berkaitan.
Namun, apabila tidak ada penjelasan yang memadai, pihaknya menyatakan akan tetap melakukan fungsi kontrol sosial dengan menelusuri kronologi, dokumen, serta informasi dari berbagai pihak.
Bagi LSM ELANG MAS, persoalannya sebenarnya sederhana.
Jika pemecatan Pak RK memiliki dasar yang jelas, tunjukkan dasarnya. Jika ada kesalahan, jelaskan kesalahannya. Jika prosedurnya sudah ditempuh, buka dokumennya.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menerima pernyataan bahwa keputusan tersebut merupakan kewenangan kepala desa, tetapi juga dapat mengetahui bagaimana kewenangan itu dijalankan.
Kini perhatian tertuju pada Pemerintah Desa Batujaya untuk memberikan klarifikasi atas berbagai pertanyaan yang disampaikan.
Sebab, dalam tata kelola pemerintahan desa, persoalan bukan hanya siapa yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, tetapi apakah keputusan tersebut dibuat berdasarkan aturan, prosedur, bukti, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Dan ketika sebuah pemecatan dipertanyakan, publik tentu berhak bertanya:
Apa sebenarnya kesalahan Pak RK? Mengapa tidak ada penjelasan yang terang? Dan apakah seluruh prosedurnya benar-benar sudah ditempuh?
Penulis: Alim