Karawang – Pemerintah Desa Kutagandok, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, membuat gebrakan dalam rapat minggon yang digelar Selasa (10/6/2026). Salah satu keputusan yang mengemuka adalah rencana evaluasi dan pendataan ulang penerima bantuan sosial yang terindikasi terlibat judi online, memiliki pinjaman online bermasalah, terjerat kredit Bank Emok, hingga warga yang dinilai sudah tidak lagi layak menerima bantuan.
Langkah tersebut langsung menjadi sorotan karena menyentuh persoalan sensitif yang selama ini kerap menjadi perdebatan di tengah masyarakat, yakni soal ketepatan sasaran bantuan pemerintah.
Dalam rapat yang dihadiri Kepala Desa Kutagandok H. Karmat, perangkat desa, BPD, LPM, dan Bhabinkamtibmas Bripka Damo itu, peserta sepakat bahwa bantuan sosial harus diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan, bukan kepada mereka yang secara ekonomi dianggap sudah mampu atau memiliki aktivitas yang bertentangan dengan tujuan bantuan.
Keputusan ini memunculkan pertanyaan publik: apakah keterlibatan seseorang dalam judi online, pinjaman online, atau kredit Bank Emok dapat menjadi alasan untuk dievaluasi sebagai penerima bantuan sosial?
Pemerintah Desa Kutagandok menegaskan langkah tersebut bukan bentuk penghakiman maupun diskriminasi, melainkan bagian dari upaya memperbarui data agar bantuan negara tidak salah sasaran.
“Kami ingin memastikan seluruh program bantuan pemerintah tepat sasaran. Karena itu data harus terus diperbarui dan diverifikasi. Pemerintah desa tidak akan bertindak sepihak, semua melalui musyawarah dan mengacu pada aturan yang berlaku,” tegas Kepala Desa Kutagandok, H. Karmat.
Di tengah maraknya keluhan warga terkait penerima bantuan yang dianggap tidak tepat sasaran, kebijakan ini dipandang sebagai langkah berani. Namun di sisi lain, sebagian kalangan menilai proses verifikasi harus dilakukan secara objektif agar tidak menimbulkan stigma maupun polemik baru di masyarakat.
Tak hanya membahas bansos, rapat minggon juga menyoroti persiapan Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang akan berlangsung mulai 19 Juni hingga 5 Oktober 2026. Pemerintah desa menegaskan proses pemilihan harus berlangsung transparan, demokratis, dan bebas dari kepentingan kelompok tertentu.
Dengan dua agenda besar tersebut, Desa Kutagandok kini menjadi perhatian. Di satu sisi berupaya membersihkan data penerima bantuan agar lebih tepat sasaran, di sisi lain tengah mempersiapkan lahirnya anggota BPD baru yang akan menjadi mitra sekaligus pengawas jalannya pemerintahan desa.
Pertanyaannya, apakah langkah menyisir penerima bansos yang terindikasi judi online, pinjol, dan Bank Emok ini akan menjadi contoh bagi desa lain, atau justru memicu perdebatan baru tentang batas kewenangan pemerintah desa dalam menentukan kelayakan penerima bantuan?
Penulis: Dedi MK