
KARAWANG – Penyelidikan kasus kebakaran yang melanda Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karawang akhirnya dinyatakan selesai oleh Polresta Karawang. Seiring rampungnya proses penyelidikan, garis polisi (police line) di lokasi kejadian akan dibuka agar pihak BPN dapat segera melakukan identifikasi, penyelamatan dokumen, serta pemulihan bangunan yang terdampak kebakaran.
Namun, selesainya penyelidikan kepolisian bukan berarti seluruh persoalan pasca kebakaran telah tuntas. Kini, perhatian publik tertuju pada kejelasan penyebab kebakaran, besaran kerugian, hingga nasib dokumen pertanahan yang kemungkinan terdampak insiden tersebut.
Dalam konferensi pers, Sabtu (14/11/2026), Kasat Reskrim Polresta Karawang, KOMPOL Ali Jupri, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pihaknya telah meminta keterangan dari 17 orang saksi guna mendalami peristiwa kebakaran tersebut.
Ke-17 saksi itu berasal dari lingkungan internal Kantor BPN Karawang, mulai dari petugas keamanan (security) hingga sejumlah pegawai dari berbagai bagian.
Meski demikian, kepolisian belum membeberkan secara terperinci hasil pemeriksaan para saksi maupun nilai kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran tersebut.
KERUGIAN MASIH DIHITUNG, DOKUMEN BELUM TERIDENTIFIKASI
Sementara itu, Kepala Kantor BPN Kabupaten Karawang, Manase Daniel Binsar, S.T., menjelaskan bahwa penghitungan kerugian masih menunggu proses identifikasi terhadap bangunan dan dokumen yang terdampak.
Menurutnya, proses penghitungan kerugian bangunan nantinya akan melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang.
“Untuk kerugian, nanti masih dalam proses. Yang menghitung adalah Dinas PUPR Kabupaten Karawang. Setelah pembukaan police line, baru kami akan melakukan proses identifikasi,” jelas Manase dalam konferensi pers.
Selama lokasi masih dalam pengawasan kepolisian dan dipasangi garis polisi, BPN mengaku tidak melakukan aktivitas di area yang terbakar. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap proses penyelidikan.
Setelah garis polisi dibuka, BPN akan mulai memilah, mengamankan, serta menyelamatkan barang-barang dan dokumen yang masih memungkinkan untuk dipulihkan.
Tahapan ini menjadi sangat penting. Sebab, dokumen pertanahan bukan sekedar arsip administrasi, melainkan bagian dari bukti dan rekam jejak yang berkaitan langsung dengan kepastian hukum kepemilikan tanah masyarakat.
PELAYANAN BPN DIPINDAHKAN KE TIGA LOKASI
Di tengah kondisi kantor utama yang terdampak kebakaran, BPN Karawang memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
Manase menjelaskan, setelah kebakaran yang terjadi pada Rabu, pelayanan sempat mengalami jeda pada Jumat dan Senin. Selanjutnya, pelayanan kembali dijalankan dengan memanfaatkan tiga lokasi sementara.
Adapun pembagian lokasi pelayanan tersebut meliputi:
1. Islamic Center Karawang, sebagai pusat pelayanan pertanahan.
2. SPKT Kepolisian, untuk melayani laporan kehilangan dokumen bagi masyarakat yang terdampak.
3. Kantor Kodim, untuk menangani pelayanan yang berkaitan dengan sengketa pertanahan.
BPN juga menyatakan telah menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) penanganan pasca kebakaran dengan mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku, termasuk peraturan menteri sebagaimana disampaikan dalam konferensi pers.
Pemindahan pelayanan ini diharapkan dapat menjaga agar kebutuhan administrasi pertanahan masyarakat tidak terhenti akibat kerusakan kantor utama.
PUBLIK MENUNGGU TRANSPARANSI, JANGAN SAMPAI HAK MASYARAKAT TERDAMPAK
Rampungnya penyelidikan kepolisian menjadi pintu awal bagi BPN Karawang untuk memasuki tahapan pemulihan. Namun, sejumlah pertanyaan mendasar masih menunggu jawaban.
Berapa total kerugian akibat kebakaran? Berapa jumlah dokumen yang terdampak? Dokumen apa saja yang berhasil diselamatkan? Bagaimana mekanisme pemulihan apabila terdapat arsip pertanahan yang rusak atau tidak lagi dapat digunakan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk dijawab secara terbuka agar tidak menimbulkan keresahan maupun ketidakpastian di tengah masyarakat.
BPN Karawang juga perlu memastikan bahwa setiap dokumen yang terdampak diinventarisasi secara sistematis, diamankan, dan dicocokkan dengan data pendukung yang tersedia. Jika terdapat dokumen yang rusak atau hilang, masyarakat harus memperoleh informasi yang jelas mengenai prosedur pemulihan dan perlindungan hak hukumnya.
Sebab, persoalan kebakaran kantor pemerintahan tidak berhenti pada kerusakan gedung dan fasilitas. Ketika arsip pertanahan ikut terdampak, kepentingan masyarakat yang menyangkut hak atas tanah juga harus menjadi perhatian utama.
Kini, setelah penyelidikan dinyatakan selesai dan garis polisi akan dibuka, tanggung jawab besar berada di tangan BPN Karawang.
Publik tidak hanya menunggu kantor kembali beroperasi seperti semula, tetapi juga menunggu kepastian bahwa seluruh dokumen pertanahan yang terdampak telah terdata, dokumen yang masih bisa diselamatkan telah diamankan, dan hak-hak masyarakat tetap terlindungi.
Jangan sampai kebakaran telah berlalu, tetapi persoalan kepastian hukum masyarakat justru menjadi masalah baru yang berkepanjangan.
Penulis: Alim

