KARAWANG — Sorotan terhadap kondisi fasilitas toilet di GOR Panatayudha, Kabupaten Karawang, akhirnya mendapat respons langsung dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang.
Kepala Bidang Bangunan Dinas PUPR Karawang, Andri, bersama jajarannya turun langsung ke lokasi pada Kamis, 20 Agustus 2026, sekitar pukul 12.30 WIB. Mereka melakukan survei dan cross check terhadap keberadaan serta kondisi toilet yang sebelumnya menjadi sorotan.
Langkah tersebut menjadi sinyal bahwa persoalan fasilitas publik di GOR Panatayudha tidak lagi sebatas perdebatan soal kewenangan, tetapi mulai masuk pada tahap pemeriksaan lapangan.
Di lokasi, Andri memastikan langsung kondisi fasilitas toilet yang digunakan masyarakat. Hasil pengecekan tersebut, menurutnya, akan terlebih dahulu dilaporkan dan dibahas bersama Kepala Dinas PUPR Kabupaten Karawang.
“Ini hasil surveinya akan dibicarakan dulu dengan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Karawang. Insya allah kalau sudah ada perintah dari Kepala Dinas, saya akan perbaiki dengan segera,” ujar Andri.
PUPR Sudah Turun, Lalu Apa Berikutnya?
Turunnya pejabat teknis PUPR ke lapangan tentu patut diapresiasi. Namun, survei bukanlah garis akhir.
Justru setelah kondisi lapangan diketahui, pertanyaan publik semakin mengerucut: apa hasil surveinya dan kapan perbaikan benar-benar dilakukan?
Sebelumnya, sempat muncul persoalan mengenai pengelolaan GOR Panatayudha yang dikaitkan dengan kewenangan Disparpora. Sementara itu, PUPR menyatakan perlu melakukan survei terlebih dahulu sebelum menentukan langkah penanganan.
Kini survei telah dilakukan.
Artinya, bola panas persoalan tersebut sudah bergerak dari sekedar perdebatan menuju meja pengambilan keputusan.
Aktivis: Jangan Sampai Berhenti di Survei
Aktivis konstruksi, Ahmad Muslim, yang turut menyoroti kondisi fasilitas GOR Panatayudha, mengapresiasi langkah PUPR yang turun langsung ke lapangan.
Namun ia mengingatkan agar kegiatan tersebut tidak berhenti sebatas dokumentasi dan pemeriksaan.
“Yang penting bukan hanya survei. Setelah kondisi di lapangan diketahui, harus ada tindak lanjut. Masyarakat membutuhkan toilet yang layak, bukan sekedar penjelasan bahwa akan diperbaiki,” tegas Ahmad Muslim.
Menurutnya, fasilitas publik bukan hanya persoalan membangun, tetapi juga memastikan pemeliharaannya berjalan secara berkelanjutan.
Apalagi GOR Panatayudha merupakan fasilitas yang digunakan masyarakat untuk berbagai aktivitas olahraga maupun kegiatan lainnya.
Kini Bola Ada di Meja Kepala Dinas
Pernyataan Andri bahwa hasil survei akan dibahas bersama Kepala Dinas PUPR membuat perhatian publik kini tertuju pada keputusan pimpinan.
Apakah hasil survei akan segera diterjemahkan menjadi perintah perbaikan?
Atau justru kembali berhenti di meja birokrasi?
Pertanyaan tersebut menjadi relevan karena masyarakat membutuhkan kepastian. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan fasilitas toilet memang membutuhkan pembenahan, maka publik tentu berharap ada langkah nyata dan terukur.
Jangan sampai persoalan fasilitas publik hanya ramai ketika disorot media, kemudian kembali sepi setelah kamera dan wartawan meninggalkan lokasi.
Survei Harus Berujung Perbaikan
Turunnya pejabat teknis ke lapangan merupakan langkah awal yang positif. Namun keberhasilan pemerintah tidak diukur dari seberapa sering pejabat datang meninjau kerusakan.
Ukuran keberhasilannya jauh lebih sederhana: apakah kerusakan itu akhirnya diperbaiki atau tidak?
Survei harus menghasilkan rekomendasi.
Rekomendasi harus menghasilkan keputusan.
Keputusan harus menghasilkan pekerjaan.
Dan pekerjaan harus menghasilkan fasilitas yang benar-benar layak digunakan masyarakat.
Itulah rantai tanggung jawab yang kini ditunggu publik.
Sebab ketika fasilitas publik dibangun dan dikelola dengan menggunakan uang negara, masyarakat bukan hanya berhak mengetahui siapa yang bertanggung jawab. Masyarakat juga berhak mendapatkan fasilitas yang aman, bersih, layak, dan terawat.
Kini, setelah Kabid Bangunan PUPR Karawang turun langsung melakukan cross check, pertanyaan publik tinggal satu:
Kapan perintah perbaikan turun, dan kapan toilet GOR Panatayudha benar-benar dibenahi?
Jangan sampai persoalan selesai di atas kertas, sementara kondisi di lapangan tetap sama.
Masyarakat tidak membutuhkan pejabat sekedar datang melihat. Masyarakat membutuhkan pemerintah yang hadir untuk menyelesaikan.
Penulis: Alim