Karawang – Proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Kabupaten Karawang mulai menuai gelombang protes dan keresahan dari para orang tua siswa. Harapan untuk menyekolahkan anak ke SMP, SMA, dan SMK negeri perlahan berubah menjadi kecemasan setelah banyak siswa berprestasi justru gagal lolos pada tahap awal seleksi.
Di berbagai group media sosial dan forum wali murid, keluhan serupa terus bermunculan. Orang tua mengaku kebingungan mencari jalan keluar setelah jalur yang selama ini menjadi andalan ternyata tidak mampu mengantarkan anak mereka memperoleh kursi di sekolah negeri.
“Ini harapan terbesar kami. Anak sudah belajar sungguh-sungguh, nilai raportnya bagus, punya prestasi. Tapi tetap tersingkir. Sekarang disuruh ikut jalur lain yang peluangnya juga belum tentu ada,” ujar IN, salah seorang wali murid, Kamis (11/6/2026).
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan yang mulai ramai diperbincangkan masyarakat: Apakah sistem yang ada benar-benar memberi ruang bagi siswa berprestasi, atau justru membuat mereka kalah oleh keterbatasan kuota dan aturan yang semakin rumit?
Keresahan semakin membesar karena tidak semua keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti jalur lainnya. Jalur domisili dinilai tidak menguntungkan bagi siswa yang tinggal jauh dari sekolah negeri. Sementara jalur afirmasi hanya diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memenuhi syarat tertentu.
Akibatnya, banyak orang tua merasa anak mereka berada dalam posisi serba salah. Prestasi tidak cukup, domisili tidak mendukung, dan syarat afirmasi tidak terpenuhi.
“Harus bagaimana? Kami hanya ingin anak bisa sekolah. Jangan sampai masa depan anak-anak dikorbankan karena sistem yang tidak mampu menampung mereka,” keluh AR, wali murid lainnya.
Fenomena ini kembali menyoroti persoalan klasik yang selama bertahun-tahun belum menemukan solusi tuntas: ketidakseimbangan antara jumlah lulusan dengan daya tampung sekolah negeri.
Setiap tahun jumlah lulusan terus bertambah, namun kapasitas sekolah negeri dinilai belum mampu mengimbangi kebutuhan masyarakat. Akibatnya, ribuan keluarga harus menghadapi persaingan yang semakin ketat untuk mendapatkan kursi pendidikan yang sebenarnya merupakan kebutuhan dasar.
Di tengah gencarnya pemerintah berbicara tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan pendidikan, banyak orang tua mempertanyakan mengapa akses menuju sekolah negeri justru terasa semakin sulit.
Kini publik menunggu respons dari pemerintah pusat, provinsi, daerah, Dinas Pendidikan, hingga pihak sekolah. Sebab yang sedang dipertaruhkan bukan sekedar angka dalam sistem seleksi, melainkan masa depan generasi muda Karawang.
Dan satu pertanyaan yang terus bergema di tengah kegelisahan para orang tua adalah: Jika anak yang berprestasi saja bisa tersingkir, lalu sekolah negeri ini sebenarnya diperuntukkan bagi siapa?