KARAWANG | ULASBERITA.CLICK | Sejumlah warga Karawang menyuarakan keprihatinannya terhadap praktik-praktik rekrutmen yang dinilai sarat dengan kepentingan dan penyimpangan. Mereka mendesak agar proses penerimaan tenaga kerja di berbagai perusahaan di Karawang dilakukan secara transparan dan bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
Salah satu warga menyatakan bahwa kehidupan seharusnya dijalani secara jujur dan mengikuti jalur yang benar, bukan dengan mengedepankan uang dalam setiap urusan. Ia menyoroti peran penting bagian HRD (Human Resource Development) di perusahaan-perusahaan yang harus benar-benar diawasi.
“Tah geuning ulah aneh-aneh hirup mah… sagala rupa sesuai jalur, ulah serba diduitkeun. Termasuk para HRD perusahaan-perusahaan di Karawang. Coba kudu diteliti hiji-hiji. HRD teh kudu bikin surat pernyataan, lamun ngalanggar, copot langsung. Ulah ragu, da geus aya hitam di atas putih,” ujarnya tegas, Senin (28/7).
Ia juga menegaskan bahwa tidak boleh ada praktik nepotisme maupun percaloan dalam perekrutan tenaga kerja di wilayah Karawang. Untuk menciptakan keadilan sosial dan keseimbangan, warga juga meminta agar aturan 60 persen untuk warga lokal (pribumi) dan 40 persen pendatang benar-benar diterapkan secara konsisten.
“Lamun hayang bener-bener istiqomah ngajalankeun aturan 60 persen pribumi, 40 persen pendatang, kudu tegas. Ulah hayang setengah-setengah. Berantas segala bentuk KKN, teu aya kompromi.”
Warga pun berharap agar pihak berwenang tidak ragu menindak tegas oknum yang terlibat, sekalipun itu akan menyeret banyak pihak yang selama ini menikmati praktik tersebut.
“Kalau memang benar mau bersih dari KKN, jangan ragu. Walau pasti banyak yang akan terseret, tapi ini demi masa depan Karawang yang lebih baik.”
Desakan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap proses rekrutmen tenaga kerja yang kerap kali dituding tidak adil dan tidak transparan.
Penulis: Alim