KARAWANG — Tumpukan sampah dan eceng gondok kembali menjadi keluhan warga Dusun Bakanlio, Desa Karyasari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang. Persoalan yang terlihat sederhana ini justru berpotensi menjadi masalah serius ketika saluran irigasi dipenuhi tanaman air dan akses jembatan menuju area pesawahan mulai mengalami kerusakan.
Kondisi tersebut dikhawatirkan tidak hanya mengganggu kelancaran aliran air, tetapi juga mengancam akses warga, khususnya para petani yang setiap hari menggunakan jembatan tersebut untuk menuju area pesawahan.
Didi, atau yang akrab disapa Bu’uk, warga setempat, mengaku resah melihat kondisi saluran irigasi yang dipenuhi eceng gondok.
“Eceng gondoknya menumpuk di saluran irigasi. Jembatannya juga sudah hampir roboh,” keluh Bu’uk, Senin (28/9/2026).
Menurut warga, keberadaan jembatan tersebut cukup vital karena menjadi salah satu akses penghubung menuju area persawahan. Jika kondisinya semakin memburuk, aktivitas petani dikhawatirkan ikut terganggu, mulai dari membawa peralatan hingga mengangkut hasil pertanian.
Yang menjadi sorotan, warga justru mulai mengambil inisiatif sendiri.
Di tengah keterbatasan kondisi jembatan, masyarakat setempat berencana melakukan perbaikan secara swadaya. Langkah tersebut menunjukkan kepedulian warga terhadap akses yang mereka gunakan bersama.
Namun, kondisi ini sekaligus memunculkan pertanyaan yang lebih besar: apakah masyarakat harus terus turun tangan sendiri ketika fasilitas yang menyangkut kepentingan umum mulai rusak?
Warga tidak mempersoalkan semata-mata soal siapa yang harus memperbaiki. Yang mereka harapkan adalah adanya perhatian dan langkah nyata sebelum kerusakan semakin parah.
Sebab, menunggu jembatan benar-benar roboh tentu bukan solusi. Begitu pula membiarkan saluran irigasi terus dipenuhi eceng gondok bukan langkah yang bijak jika kondisi tersebut berpotensi mengganggu fungsi saluran air dan aktivitas pertanian.
Warga berharap Pemerintah Desa Karyasari bersama pihak terkait, termasuk PJT II Seksi Rengasdengklok, BBWS, serta Dinas PUPR Kabupaten Karawang, dapat turun langsung melakukan pengecekan terhadap kondisi saluran irigasi dan jembatan tersebut.
Masyarakat juga berharap ada kejelasan mengenai kewenangan dan penanganan fasilitas tersebut, sehingga persoalan tidak berhenti pada keluhan warga atau perbaikan secara swadaya.
Warga sudah menunjukkan kepeduliannya. Kini pertanyaannya, kapan pihak berwenang turun tangan?
Jangan sampai perhatian baru datang setelah jembatan benar-benar roboh, akses petani terputus, atau persoalan lingkungan berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
Bagi warga Bakanlio, jembatan itu bukan sekedar bangunan penghubung. Di baliknya ada aktivitas pertanian, mobilitas masyarakat, dan keberlangsungan akses menuju sumber penghidupan mereka.
Jika masyarakat sudah bergerak dengan kemampuan sendiri, publik tentu wajar menunggu respons nyata dari pemerintah dan instansi yang memiliki kewenangan.
Penulis: Alim