ULASBERITA.CLICK – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia resmi menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur secara tegas praktik alih daya (outsourcing). Regulasi ini menjadi penanda perubahan besar dalam tata kelola ketenagakerjaan nasional, sekaligus menjawab berbagai kritik yang selama ini mengemuka.
Dalam aturan terbaru tersebut, pemerintah menegaskan bahwa outsourcing tidak lagi boleh menyentuh pekerjaan inti (core business) perusahaan. Alih daya hanya diperbolehkan untuk pekerjaan penunjang seperti kebersihan, keamanan, konsumsi, transportasi pekerja, dan layanan operasional lainnya.
Kebijakan ini lahir sebagai tindak lanjut dinamika ketenagakerjaan, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi serta desakan kuat dari kalangan pekerja yang menginginkan kepastian status dan perlindungan kerja yang lebih adil.
Tak hanya membatasi ruang lingkup, Permenaker ini juga memperketat aspek administratif. Perusahaan pengguna jasa outsourcing kini wajib memiliki perjanjian tertulis yang rinci dengan penyedia tenaga kerja, mencakup jenis pekerjaan, lokasi kerja, durasi kontrak, jumlah pekerja, hingga jaminan hak-hak tenaga kerja.
Lebih dari itu, pemerintah menyiapkan sanksi tegas bagi pelanggar, mulai dari teguran administratif hingga pembatasan kegiatan usaha.
Dorong Perubahan Strategi Perusahaan
Praktisi HRD senior asal Karawang, Syuhada Wisastra, menilai aturan ini akan mengubah cara perusahaan mengelola tenaga kerja secara signifikan.
“Perusahaan tidak bisa lagi sembarangan mengalihkan pekerjaan. Ini akan memaksa mereka memperkuat tenaga kerja internal,” ujarnya, Senin (4/5/2026).
Namun, ia juga mengingatkan bahwa masa transisi tidak akan mudah. Perusahaan dituntut menghitung ulang struktur biaya dan kebutuhan tenaga kerja agar tetap efisien di tengah perubahan regulasi.
Langkah Progresif, Tapi Butuh Pengawasan Kuat
Ketua Umum Asosiasi Praktisi Human Resource Indonesia, Dr. Yosminaldi, menyambut baik kebijakan ini dan menyebutnya sebagai langkah progresif pemerintah.
Menurutnya, selama ini praktik outsourcing kerap menyimpang karena pekerjaan inti justru dialihkan ke pihak ketiga. Dengan aturan baru, batasan menjadi lebih jelas dan tegas.
Namun ia menekankan satu hal krusial: pengawasan di lapangan.
“Regulasi sudah bagus, tapi tanpa pengawasan yang kuat dan konsisten, tujuan perlindungan pekerja tidak akan tercapai,” tegasnya.
Momentum Hari Buruh, Awal Perbaikan Sistem
Menariknya, penerbitan Permenaker ini bertepatan dengan momentum Hari Buruh Internasional, seolah menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin melakukan pembenahan serius terhadap sistem ketenagakerjaan.
Secara garis besar, aturan ini tidak menghapus outsourcing, tetapi:
• Membatasi hanya untuk pekerjaan penunjang
• Memperjelas mekanisme kerja
• Memperkuat perlindungan pekerja
Langkah ini dinilai sebagai upaya strategis untuk menciptakan hubungan industrial yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.
Kini pertanyaannya: apakah perusahaan siap berubah, dan apakah pengawasan benar-benar akan ditegakkan?