Karawang — Aroma ketegangan menyelimuti kawasan wisata pesisir Pantai Tanjung Pakis. Bukan karena ombak tinggi, melainkan ulah seorang oknum bendahara pengelola yang diduga bersikap arogan hingga memicu kemarahan warga setempat.
Insiden ini mencuat setelah sejumlah warga Desa Tanjungpakis, Kecamatan Pakisjaya, mengaku dipaksa membayar tiket masuk hanya untuk bersilaturahmi dengan keluarga. Praktik tersebut dinilai keterlaluan dan melukai nilai sosial yang selama ini dijunjung masyarakat.
Jamaludin, salah satu warga, meluapkan kekecewaannya. Ia menyebut perlakuan di pintu masuk pantai sudah melewati batas kewajaran.
“Ini sangat tidak adil. Keluarga kami hanya ingin bersilaturahmi, tapi malah dihadang dan dipaksa bayar tiket. Parahnya lagi, disampaikan dengan bahasa kasar yang tidak pantas,” ujarnya geram, Senin (4/5/2026).
Menurutnya, sikap tersebut bukan hanya mencoreng etika pelayanan, tetapi juga mempermalukan warga di kampung sendiri. Ia menilai oknum tersebut tidak mencerminkan sikap profesional, apalagi dalam kawasan yang menjadi wajah wisata daerah.
“Jangan sampai kejadian seperti ini terulang. Ini memalukan. Kalau dibiarkan, bisa berdampak buruk bagi citra wisata pantai dan kenyamanan pengunjung,” tegas Jamaludin.
Nada serupa disampaikan Wa Ida, yang mengaku mengalami langsung perlakuan tersebut saat hendak mengunjungi keluarganya. Ia menegaskan, persoalan ini bukan soal uang, melainkan sikap.
“Bukan masalah bayar atau tidak. Tapi cara bicara yang arogan itu yang menyakitkan. Masa mau silaturahmi saja harus diperlakukan seperti itu? Ini tidak masuk akal,” ungkapnya.
Warga kini mendesak pihak pengelola untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang dimaksud. Mereka khawatir, jika dibiarkan, insiden serupa akan terus berulang dan merusak kepercayaan publik terhadap pengelolaan destinasi wisata lokal.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola Pantai Tanjung Pakis belum memberikan klarifikasi resmi. Ketertutupan ini justru semakin memantik tanda tanya besar di tengah masyarakat: apakah praktik semacam ini memang sudah menjadi kebiasaan?
Jika benar, maka persoalannya bukan lagi sekedar tiket, melainkan soal rasa hormat terhadap warga di tanahnya sendiri.
Penulis: Alim